Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan cermat. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN 2021 di tengah pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Puan seusai rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, Selasa (18/8).
Menurut Puan, anggaran yang memakmurkan rakyat merupakan APBN yang efektif. “Pada prinsipnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Puan yang hadir secara virtual dalam rapat paripurna tersebut.
“Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Puan melanjutkan.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu mengungkapkan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN TA 2019 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai 90,6 persen yaitu sebesar Rp 1.960,6 triliun. Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingan realisai TA 2018.
Adapun capaian makro Pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019, di antaranya: Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai angka 71,92 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39; tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen, atau lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 5,34 persen; persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66 persen; rasio gini yang membaik pada angka 0,380, yang lebih rendah dari pada tahun 2018 sebesar 0,384.
Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN. Namun tetap memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat.
“Perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit,” tambahnya.
Dalam rapat paripurna mengenai Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, sembilan fraksi menyatakan pandangannya dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah.
Selanjutnya, rapat paripurna dilaksanakan 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya.
