Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Natakusumah mempertanyakan keberadaan Warga Negara Indonesia (WNI) Jemaah Tabligh yang masih berada di luar negeri, di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Menurutn politisi F-Demokrat ini, Pemerintah perlu memastikan kepulangan ribuan Jemaah Tabligh ke Tanah Air.
“Terkait dengan Jemaah Tabligh, ini juga isu cukup serius. Tolong dirincikan lagi, bahwa berapa banyak jemaah yang sudah pulang dan belum pulang ke dalam negeri," kata Rizki saat mengikuti Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Rizki menuturkan, ia mendukung Kemenlu untuk terus mengupayakan kepulangan Jemaah Tabligh. Ia pun mempertanyakan kendala pemulangan WNI Jemaah Tabligh itu. “Kira-kira alasan konkretnya apa, apakah kesehatan mereka, atau keadaan finansial yang menghadang mereka bisa balik ke dalam negeri?” tanya Rizki.
Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan per 21 Juni jumlah Jamaah Tabligh di luar negeri mencapai 1.172 orang, dan paling banyak berada di India, yakni 751 WNI. Mereka tersebar di 12 negara bagian. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Jemaah Tabligh tersebut. "Yang masih pending sampai saat ini ada 751 WNI Jemaah Tabligh di India dan kami masih berusaha agar segera kembali di Indonesia," tutur Retno.
Retno mengatakan, ada sejumlah Jemaah Tabligh yang sudah berhasil kembali melalui repatriasi mandiri, sementara yang ada di India belum dapat kembali. Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Jemaah Tabligh yang ada di Jakarta maupun Indonesia. Kemenlu juga melalui Duta Besar Indonesia untuk India sudah bersurat kepada Menlu India pada 19 Juni lalu, untuk meminta agar WNI dipulangkan.
Selain Indonesia, menurut Retno, sejumlah negara lain yang warga negaranya ada di India dan tergabung sebagai Jemaah Tabligh, juga saling berkoordinasi untuk penanganan lebih lanjut. “Selain Indonesia, ada beberapa negara yang warga negara jemaah tablighnya juga masih di India yaitu, Bangladesh, Pakistan, Iran, Kazakhstan, Kirgistan, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Brunei. Kami akan terus berkomunikasi dengan Pemerintah India dan berkoordinasi untuk penanganan lebih lanjut,” komitmen Retno.
