Kunjungan Badan Anggaran DPR RI ke Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan, Pajak dan Bea Cukai Kalimantan Selatan, ingin mengetahui potensi penerimaan negara dari Pajak dan kepabeanan di Kalimantan Selatan. Rombongan Banggar DPR RI yang dipimpin oleh Cucun Ahmad Syamsurijal, diterima langsung oleh Hary Budi Wicaksono, selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu dan juga Kepala Kanwil Bea Cukai Kaltengsel, didampingi Cucu Supriatna, selaku kepala Kanwil Dirjen Pajak Kalselteng beserta jajarannya.
Dalam sambutan pembukanya, Cucun ingin mengetahui kondisi penerimaan negara khususnya di wilayah Kalsel. "Tidak tercapainya penerimaan pajak nasional tentu berpengaruh terhadap penerimaan pajak di daerah, bagaimana kanwil Kalsel mengantisipasinya. Sedangkan untuk Bea Cukai sudah melebih target, tapi tetap tidak boleh lengah," jelas Cucun
Sementara itu, Hary B. Wicaksono selaku Kepala perwakilan Kemenkeu, menjelaskan saat ini Kalsel sedang concern mengembangkan industri rotan. Potensi ekspor rotan Kalsel ini sangat besar sekali, apalagi ramah lingkungan. "Industri rotan di Kalsel ini sangat potensial untuk terus dikembangkan. Industri pengolahan rotan di kalsel juga terus tumbuh dan berkembang, jika ada relaksasi kebijakan ekspor rotan, tentu akan semakin menambah penerimaan negara," imbuh Hary.
Sedangkan Kepala Kantor Dirjen Pajak Kalselteng, Cucu Supriatna, memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mencapai Rp 14,41 Triliun atau 91,08 persen dari target Rp 15,85 Triliun. "Realisasi penerimaan di Kanwil Kalselteng lebih tinggi dari nasional. Sebagian besar disumbang oleh pertambangan dan penggalian serta perdaganngan besar dan eceran. Ada kewenangan pusat, khususnya untuk PPh dan PPn yang tidak bisa kami ganggu gugat," jelas Cucu.
Lebih lanjut Hary yang juga Kepala Kanwil Dirjen Bea Cukai, realisasi penerimaan cukai Kanwil DJBC Kalimantan bagian selatan tahun 2019 sebesar Rp 259, 8 miliar, atau mencapai 113, 89 persen dari target. "Kami akan terus meningkatkan kinerja DJBC Kalimantan bagian Selatan, join program bersama DJP akan terus diintensifkan, begitupula dengan aparat keamanan lainnya. Terutama mengantisipasi naiknya cukai tembakau dan harga rokok mulai tahun 2020 ini," tutur Hary.
Sedangkan anggota Banggar DPR RI, Ansar Ahmad mengungkapkan, strategi penerimaan sektor perpajakan tidak hanya dalam bentuk intensifikasi, tetapi juga melakukan ekstenaifikasi, agar potensi pajak semakin luas. Sedangkan anggota Banggar DPR RI lainnya, Syarief Abdullah, meminta DJP dan DJBC terus mencari inovasi dan terobosan dalam meningkatkan peran industri khususnya rotan dan batu bara, sehingga bisa menambah penerimaan negara.
Pada akhir pertemuan Cucun yang juga Legislator dari PKB Dapil Jabar II, mengingatkan bahwa Penerimaan negara terutama dari Pajak akan sangat tergantung dari daerah. "Senjata sudah diberikan, begitu pula dengan fasilitas dan kebijakan diantaranya Automatic Exchange of Information (AEoI), untuk mendongkrak penerimaan. Hal tersebut harus dioptimalkan, untuk mendapatkan sumber pajak baru, dalam rangka persiapan pembahasan RAPBN 2021. Jangan sampai cuma sekedar berburu di kebun binatang," tutup Cucun.
