Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat dalam bentuk sinyal ataupun melek pada digitalisasi sudah cukup baik. Hanya saja, menurut Rizki, ada sedikit kendala dalam pelaksanaan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) ini, yaitu masalah keterbatasan anggaran.
“Tentunya kita senang sekali telah mendengar banyak dari Direktur Utama BAKTI tentang progress dari Palapa Ring ini. Palapa Ring merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang ada di NTT (Nusa Tenggara Timur) yang luasnya mencakup hingga ke Papua dan bisa dilanjutkan lagi ke daerah-daerah lainnya,” katanya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kupang, NTT, Kamis (23/1/2020).
Lanjut politisi Fraksi Partai Demokrat, program ini telah memfokuskan pada daerah-daerah yang kurang tercover internet (blank spot) oleh pihak swasta. Banyak kabupaten/kota yang menjadi perhatian khusus dalam memberikan layanan sinyal, sesuai dengan slogan BAKTI yaitu Merdeka Sinyal.
“Dengan adanya keterbatasan anggaran tentunya ada hambatan, tetapi sejauh ini BAKTI sudah menjalankan semuanya dengan baik. BAKTI menjalankan tugasnya sejak tahun 2006 ketika BAKTI didirikan, selama 10 tahun BAKTI telah menciptakan konsep pelaksanaan yang baik dengan anggaran yang ada. Jadi kita lihat tolok ukur dari 2006 hingga 2020 menurut saya kinerjanya cukup baik,” jelas Rizki.
Legislator daerah pemilihan (dapil) Banten I itu menyatakan bahwa kinerja BAKTI Kemenkominfo akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak. Contoh kecilnya masyarakat sekitar tiang pemancar (Base Transceiver Station/BTS) yang berjarak 100 meter dapat menikmati internet gratis dengan kualitas yang baik.
Perlu diketahui, Palapa Ring terbagi dalam tiga paket, yakni Paket Barat (2.275 km), Paket Tengah (2.295 km) dan Paket Timur (6.878 km). Untuk Wilayah Barat sepanjang 2275 km, di 12 kabupaten/kota dengan 4 provinsi telah beroperasi penuh. Sementara untuk Wilayah Tengah sepanjang 2.295 km, dengan 27 kabupaten/kota, dan 5 Provinsi sudah beroperasi penuh. Untuk Wilayah Timur sepanjang 6878 km, di 51 kabupaten/kota, dan di 4 provinsi telah beroperasi penuh.
Khusus untuk NTT, kota layanan berada di Sabu dan Baa dan kota interkoneksi yakni Waingapu, Kupang dan Alor. “Kita sangat welcome, kebijakan ini sangat bagus. Kami harapkan ke depannya sinergi antara BAKTI dan Kominfo supaya bisa lebih baik lagi. Kendala dalam bidang infrastruktur akan kami bicarakan ke depannya, dan ini masalah anggaran saja yang harus dilebihkan,” tutup Rizki.
