Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris mengatakan, pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas atas klaim China atas perairan Natuna. Pemerintah harus mengkaji kembali hubungan bilateral RI dengan China.
"Berbagai kerjasama bilateral yang sedang dibahas bisa saja kita tunda atau batalkan. Kita juga bisa menggalang negara-negara ASEAN untuk tidak berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang di inisiasi oleh Tiongkok di forum internasional," kata Charles di Jakarta, Sabtu (4/1/2020).
Ke depan, kata ia, angkatan bersenjata dan penegak hukum RI hendaknya jangan ragu untuk menegakkan kedaulatan negara. Perbanyak patroli dan pertebal kehadiran negara di perairan Natuna.
"Segenap rakyat Indonesia pasti mendukung setiap upaya TNI dalam menjaga setiap jengkal wilayah kedaulatan NKRI dari intrusi pihak asing," tegasnya.
Politikus PDIP ini menilai intrusi kapal Coast Guard RRT di Perairan Natuna adalah pelanggaran terhadap ZEE Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. "RRT sebagai pihak yang juga sudah meratifikasi UNCLOS, seharusnya menghormati hal tersebut," kata ia.