WAKIL Ketua DPD RI Nono Sampono setuju adanya pemekaran di wilayah Papua, tetapi hanya dua wilayah, yaitu di selatan dan pegunungan sehingga diharapkan pengelolaan daerah semakin baik.
“Papua idealnya ada tujuh provinsi melihat klaster berdasarkan budaya dan adat istiadat. Namun, saya pikir dengan kondisi saat ini dua wilayah dulu (dimekarkan), yaitu di selatan dan pegunungan,”kata Nono dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2019 dan Rencana Kerja DPD RI 2020, di Surabaya, Minggu malam.
Nono mengatakan, wilayah Papua dengan empat provinsi diharapkan bisa mengatur wilayahnya sehingga besaran wilayah dengan besaran persoalan bisa dikelola dengan baik.
Menurut dia, setelah ada empat provinsi di Papua, akan dievaluasi pelaksanaan pengelolaan wilayah karena ada daerah lain yang juga memerlukan pemekaran, yaitu Kalimantan.
“Kalau Kalimantan karena daerah perbatasan, setelah Kalimantan Utara, ada Kapuas Raya yang dimekarkan dari Kalimantan Barat.”
Rencana pemekaran tersebut akan dibahas bersama Dewan Otonomi Daerah terkait dengan masih ada kebijakan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB).
Selain itu, DPD RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk membantu pemerintah menyelesaikan permasalahan di wilayah tersebut.
“Soal Papua sudah direspons pemerintah melalui tindakan pengamanan dan hukum, tetapi itu tidak cukup karena ada permasalahan multidimensi yang perlu penanganan komprehensif. Urusan di Papua bukan hanya pengamanan dan hukum, ada masalah sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan yang perlu penanganan agar tuntas,”ujarnya.
Komitmen
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia dalam menampung aspirasi mama-mama Papua. “Setiap aspirasi kami tampung dulu. Salah satunya soal pemekaran Papua,”ujar Tito.
Tito mengatakan pemerintah tidak bisa sembarang dalam memekarkan wilayah. Namun, bukan berarti pemerintah tidak tanggap dengan aspirasi mama-mama Papua. Tito mengatakan setiap aspek harus dipikirkan matang-matang salah satunya dari sisi keuangan negara.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan usulan pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat akan diputuskan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Peneliti Tim Papua dan Politik Luar Negeri Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adriana Elisabeth menambahkan, Papua cepat atau lambat pasti akan dimekarkan karena berbicara soal rentang kendali yang sangat luas di Papua.
Dia mengatakan dalam lima tahun ke depan pasti akan ada pemekaran provinsi di Papua, tetapi ada sejumlah penekanan (concern) tertentu yang perlu diperhatikan. “Saya sudah ke Papua, sudah diskusi juga dengan sejumlah pihak di sana. Saya memperhatikan yang menolak pemekaran itu tidak ada. Tapi itu tadi, ada concern tertentu yang harus diperhatikan.”
Penekanannya apakah harus sekarang atau harus dilakukan dalam waktu berapa tahun ke depan mengingat masih banyak persoalan yang harus diprioritaskan di Papua. Penekanan kedua, pemerintah perlu memperhatikan kepentingan strategis nasional, terutama terkait dengan pertahanan negara.
Menurutnya, persoalannya kalau mau Papua dimekarkan secara geografi atau menurut wilayah adat wilayah Papua Pegunungan Tengah akan terisolasi karena berbatasan langsung dengan Papua Nugini.
