Partai Demokrat (PD) membalas sindiran politikus PDIP Hendrawan Supratikno yang menyinggung soal Ketum, Waketum, hingga ketua fraksi berasal dari satu keluarga. Ketua DPP PD Jansen Sitindaon menilai ucapan Hendrawan itu terpercik ke muka sendiri.
"Kok Mas Hendrawan jadi salah konteks dan mempersoalkan soal struktur pengurus kepartaian? Apa tidak jadi terpercik ke muka sendiri itu," kata Jansen kepada wartawan, Jumat (13/12/2019).
Ucapan Hendrawan itu menanggapi sentilan Jansen soal Gibran Rakabuming Raka terkait pendaftaran dirinya sebagai cawalkot Surakarta lewat PDIP semasa ayahnya, Joko Widodo (Jokowi), masih menjabat presiden. Hendrawan lalu membandingkan dengan kepengurusan partai yang diisi satu keluarga.
Kembali ke Jansen, dia mengatakan inti sentilannya adalah sikap Jokowi terhadap anaknya yang ingin maju Pilkada. Dia pun menyindir balik Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang di dalam pengurus PDIP juga diisi anggota keluarga.
"Yang kita persoalkan itu terkait sikap seorang presiden yang masih menjabat terhadap anggota keluarganya yang maju Pilkada. Jadi tidak ada hubungannya dengan soal susunan pengurus kepartaian," ujar Jansen.
"Kalau itu di PDIP juga kan sama bahkan jabatannya lebih beragam. Bu Mega Ketua Umum, Mbak Puan Ketua Ketua Bidang Politik Keamanan, Mas Prananda Prabowo putra Bu Mega Ketua Bidang UMKM. Bahkan khusus untuk Mbak Puan bukan hanya sekadar pernah jadi Ketua Fraksi saja, seperti Mas Ibas, tapi sekarang malah jadi Ketua DPR dan sebelumnya Menteri, Menko lagi," sambungnya.
Jansen menegaskan yang menjadi kritiknya adalah sikap Jokowi terhadap anggota keluarganya yang ingin maju di Pilkada. Dia mengatakan tak membahas struktur kepengurusan partai.
"Jadi sekali lagi kami tegaskan, yang kita bahas ini bukan soal struktur pengurus kepartaian ya. Tapi ini soal sikap dan nilai-nilai seorang presiden ketika berhadapan dengan situasi ada anggota keluarganya yang mau maju pilkada," tutur Jansen.
Jansen pun mencontohkan sikap SBY yang tegas melarang anaknya maju pilkada saat menjadi presiden. Dia pun menyerahkan sikap Presiden Jokowi kepada publik.
"Kalau Pak SBY ketika masih menjabat tegas melarang anaknya maju Pilkada. Soal sikap Pak Jokowi mengizinkan Gibran atau Bobby maju pilkada, biarlah publik yang menilai ya. Mana dari ke-2 sikap ini yang menurut perasaan masyarakat paling tepat," ujar Jansen.
"Yang pasti, presiden tidak ikut-ikutan saja mengizinkan anaknya maju Pilkada di daerah banyak tumbuh politik dinasti, apalagi kalau presiden ikut-ikutan. Belum lagi di masa Pak Jokowi kan pernah keluar UU No. 8 tahun 2015 soal politik dinasti di mana baru boleh maju sesudah jeda satu kali masa jabatan. Walau aturan itu kemudian dibatalkan MK, itu kan nilai yang diyakini presiden ya, harusnya itu saja yang beliau lakukan," imbuhnya.
Sebelumnya, PDIP heran atas pernyataan Partai Demokrat yang menyentil putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, terkait pendaftaran bakal cawalkot Surakarta (Solo) ke PDIP Jateng. PDIP mengatakan tak ada larangan anak presiden maju Pilkada.
"Apa memang dilarang oleh UU? Kan tidak," kata politikus PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Jumat (13/12).
Hendrawan lalu membalas sentilan dengan mempertanyakan anak presiden yang maju dalam pemilihan legislatif (pileg). Menurut dia, hal itu sama dengan anak presiden yang maju Pilkada.
"Terus, anak Presiden yang sedang menjabat maju sebagai anggota DPR, bagaimana? Apakah harus dilarang? Terus bagaimana bila pada satu partai, Ketum, Waketum, Ketua Fraksi, datang dari satu keluarga? Apakah harus dimaknai sebagai keelokan atau ketidakelokan?" tanyanya.
