Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara soal perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI). Pasalnya, hingga kini pengajuan SKT FPI masih terkendala masalah.
Dia mengharapkan pemerintah dapat memperpanjang SKT FPI. Sebab, menurut Ahmad Muzani, saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertugas untuk merekatkan kembali semua potensi kekuataan bangsa yang ada di Indonesia.
“Saya kira sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain, karena itu sekarang tren kita itu adalah menyatukan semua kekuatan bangsa. Kita tidak lagi memisah-misahkan, karena itu semua kekuatan bangsa yang potensi bisa menjadi kekuatan-kekuatan perekat harus diajak,” kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (1/12).
Menurut Muzani, meski ada perbedaan pandangan serta kecurigaan terhadap FPI sebagai ormas radikal, pemerintah tetap harus bersikap persuasif. Wakil Ketua MPR ini mengatakan, perbedaan-perbedaan pandangan hanya bisa diselesaikan dengan cara dialog dan musyawarah.
“Meskipun ada perbedaan pandangan, tetapi tugas kita adalah mengajak mereka dalam satu kelompok besar yaitu Republik Indonesia. Kalau mereka menerima pancasila, menerima merah putih saya kira tidak menjadi problem buat kita,” ujar Muzani.
“Bahwa cara menegakkan Pancasila, cara mengibarkan merah putih ada perbedaan, kita harus mengajak mereka untuk dialog, musyawarah,” imbuhnya.
Muzani pun percaya bahwa pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tujuan yang mulia, yaitu merekatkan semua kekuatan bangsa yang ada sekarang ini. “Karena saya percaya pemerintah yang sekarang Pak Jokowi harus menjadikan ini sebagai sebuah tujuan bersama menyatukan kekuatan bangsa dari manapun untuk bersama-sama mambangun kekuatan bangsa,” ucapnya.
Sementara terkait dengan janji Ketua Umum Partai Gerindra untuk memulangkan Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab dari Mekkah, Muzani tidak menjawab dengan pasti. Namun, dia memastikan bahwa pada saatnya nanti Rizieq pasti akan pulang ke Tanah Air. “Habib Rizieq pada waktunya nanti akan pulang,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Facrul Razi telah memastikan FPI adalah ormas yang Pancasilais. Sedangkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut bahwa saat ini pemerintah masih mengkaji istilah khilafah islamiah dalam AD/ART ormas FPI.
Tito menyampaikan, FPI memang telah membuat surat pernyataan di atas materai yang menyatakan akan setia pada Pancasila dan NKRI. Namun, pada AD/ART FPI masih termuat visi dan misi yang kalimatnya dianggap memiliki makna samar.
“Problemnya di AD/ART. Di sana disampaikan bahwa visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan islam secara kaffah di bawah naungan khilafah islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad,” kata Tito dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).
