Anggota Komisi VIII Fraksi PKB Maman Imanulhaq akan meminta penjelasan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal kontrovesi larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan dalam rapat yang akan digelar di Komisi VIII. Fachrul juga akan diberi masukan agar mengurusi hal-hal yang penting terkait tugasnya sebagai Menag.
"F-PKB akan meminta penjelasan dari Menag, dan tentu memberi masukan agar tidak mengurusi sesuatu yang tidak penting," kata Maman kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).
Rapat Komisi VIII bersama Kemenag rencananya digelar pada Kamis (7/11) besok. Maman pun meminta Fachrul memperbaiki cara berkomunikasi pada publik dan tidak membuat kegaduhan.
"Sebagai Menteri, FR (Fachrul Razi) harus memperbaiki cara komunikasi kepada publik. Jangan bikin kegaduhan yang tidak bermanfaat. Energi masyarakat seharusnya lebih diarahkan pada hal yang positif, seperti penguatan ideologi Pancasila, sikap gotong royong, dan kreatifitas, bukan dipancing untuk berdebat sesuatu yang bersifat simbolik," ujar Maman.
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan pernyataannya terkait cadar dan celana cingkrang yang akhirnya menjadi polemik di publik disampaikan agar menjadi gaung sebelum peraturan dikeluarkan ataupun agar masyarakat ingat peraturan-peraturan yang ada. Dia kemudian mengaitkan hak tersebut dengan peraturan berpakaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintah.
"Semua PNS kembali kepada aturan menggunakan sesuai dengan aturan PNS misalnya. Teman-teman langsung bisa membaca, oh gaungnya sebelumnya sudah digaungkan. Mungkin juga berkaitan dengan celana gantung atau kaitan dengan nikab apa cadar dan sebagainya sehingga gaungnya sudah duluan kita buat sehingga pada saat muncul aturan mudah-mudahan orang tak berkejut lagi," kata Fachrul di The Sultan Hotel & Residence, Jalan Gatot Subroto, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).
Fachrul menekankan pernyataan-pernyataan kontroversial itu dibuatnya untuk sebagai pengingat awal. Dia meminta maaf bila pernyataannya memicu kontroversi. Demikian juga pernyataan soal radikalisme yang mengusung paham khilafah.
