Ketua DPRD Jambi, Edi Purwanto, memuji kinerja TNI yang tidak kenal lelah membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Hal itu disampaikan Edi usai mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua DPRD Jambi, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, di Gedung DPRD, Senin (7/10).
Edi menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan adalah masalah serius dan harus melibatkan semua pihak untuk menyelesaikannya. Dalam proses pemadamannya, personel TNI menjadi garda utama yang selalu hadir membantu memadamkan api dan menyelamatkan masyarakat terdampak.
“Pada usia 74 tahun, TNI terus profesional hadir membantu masyarakat. Dalam masalah kebakaran hutan ini, peran TNI sangat penting dalam usaha pemadamannya. Kami tentu berterima kasih atas kerja keras TNI memadamkan karhutla di Jambi, dan yakin TNI ke depan tetap profesional bersama rakyat serta teguh menjaga NKRI,” kata Edi, melalui pernyataan tertulis, Senin sore (7/10).
Dalam pidatonya, Edi berjanji melaksanakan tugas dan menjalankan hak serta kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan. Terutama Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.
“Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, DPRD Provinsi Jambi siap bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi misi Jambi Tuntas 2021,” ujarnya.
Ketua DPD PDIP Jambi itu mengapresiasi kerja Pemprov Jambi sejauh ini. Namun, dia melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Di antaranya adalah masalahan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kondisi jalan, harga karet dan sawit yang belum berpihak pada petani, konflik lahan, lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tidak berkesudahan, masalah angkutan batubara, koordinasi antarlembaga, dan lainnya.
“DPRD Provinsi akan melaksanakan fungsinya secara optimal, khususnya dalam hal pengawasan dan penganggaran, untuk membantu pemerintah Provinsi Jambi keluar dari permasalahan tersebut,” ungkap Edi.
Untuk menyelesaikan permasalahan di Jambi, kata Edi, keterbukaan informasi dan transparansi adalah hal yang harus dikedepankan. Dia bertekad menjadikan DPRD Provinsi Jambi rumah besar yang terbuka pada aspirasi masyarakat, dan mendorong Pemerintah Provinsi Jambi membangun serta menyinergikan berbagai sistem elektronik untuk meningkatkan indeks pelayanan publik.
“Untuk menjadi wakil rakyat yang baik, tentu kami tidak boleh menutup diri dari aduan dan keluhan masyarakat,” ucap Edi.
