Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah terkait permintaan pemekaran lima kabupaten di Papua dan Papua Barat.
Sebelumnya tokoh Papua meminta kepada presiden pemekaran wilayah dengan menambah lima provinsi pada wilayah adat di Papua dan Papua Barat. Lima wilayah adat tersebut, adalah antaranya Anima, Saireri, Lapago, Meepago, dan Tabi.
"Urusan pemekaran ini sekarang ada di tangan pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan moratorium, sehingga kita ikuti apa yang disampaikan pemerintah. Kalau kemudian pemerintah membuka untuk pemekaran, ya kita nggak masalah," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Komisi II sendiri, kata dia, akan ikut pemerintah jika sudah membuka moratorium dan selanjutnya akan dibahas bersama-sama dengan DPR untuk membuat payung hukumnya.
"Ya nggak apa-apa pemerintah silakan usulkan. Kami sifatnya menunggu saja. Kalau diusulkan pemekaran wilayah Papua ya kami kerjakan," kata dia.
Politikus Golkar ini menyampaikan bahwa pembentukan otonomi baru arus dibuat UU yang baru, tidak bisa mengunakan UU yang lama.
"Nggak bisa. UU baru. Adanya daerah otonomi baru itu atas UU. Kan semua UU-nya sendiri-sendiri loh. Misal Sulbar, Banten, Malut, terakhir Kalut. Itu semua satu UU sendiri," kata dia.
