Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta pemindahan ibu kota membawa dampak untuk kesejahteraan masyarakat. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur diharapkan tidak sekadar memindahkan masalah.
"Yang penting harus membawa dampak untuk kesejahteraan masyarakat, jangan sampai hanya untuk memindahkan masalah ibu kota. Jangan sampai," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).
Dia mengatakan pemindahan ibu kota tak perlu dilakukan tergesa-gesa. Apalagi, kata Arifin, pemindahan ibu kota harus mengubah regulasi, yang juga memerlukan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif.
"Catatan kami, tolong itu dikaji secara mendalam, jangan tergesa-gesa. Lagi pula kan perlu ada perubahan regulasinya, perlu ada UU-nya yang disepakati DPR, itu juga kan belum selesai," ujarnya.
Arifin menyebut salah satu yang perlu dikaji lebih mendalam adalah anggaran. Dia berharap pihak swasta tidak berperan lebih besar daripada pemerintah dalam pembangunan di ibu kota baru.
"Dikaji lebih mendalam dari sisi anggaran, kemudian karena dalam konteks anggaran kan kita juga harus jaga kedaulatan bangsa kita. Jangan sampai swasta yang lebih berperan," tuturnya.
Dia menilai pemerintah harus membuat kajian akademik tentang pemindahan ibu kota. Kajian akademik itu nantinya harus berisi untung-rugi bagi masyarakat yang daerahnya bakal menjadi ibu kota baru.
"Jadi dipertimbangkan lebih tajam kajiannya akademiknya, untung-rugi bagi masyarakat, termasuk bagi masyarakat yang akan ditempati bagi ibu kota," kata Arifin
