Anggota Komisi VI DPR RI Adang Daradjatun mendorong Kota Batam menjadi daerah industri dan wisata yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Namun pihaknya menilai, kurangnya penyerapan anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dapat mengakibatkan penurunan kinerja BP Batam dalam melakukan pengembangan mengejar ketertinggalan Batam sebagai “Singapura-nya Indonesia”.
Pada tahun 2018 lalu, penyerapan anggaran BP Batam hanya mencapai 66,9 persen atau hanya sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp 2 triliun. “Ada beberapa hal yang sudah dituntaskan BP Batam, ada juga yang belum diselesaikan. Yang belum diselesaikan jadi masukan bagi Komisi VI dalam pembahasan dengan pemerintah pusat,” imbuh Adang saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Kepala BP Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, baru-baru ini.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, mengenai Pembangunan Batam 2025, ia menilai masih ditemukan adanya masalah. “Masih terjadi tumpang tindih peraturan daerah, adanya perjanjian-perjanjian kerjas ama yang belum selesai. Contohnya antara Garuda dan Lion yang masih belum bisa dijelaskan apa yang diperoleh oleh Batam,” imbuh Adang sembari mengatakan bahwa Kunspek ini merupakan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018 lalu.
“Kami bukan hanya melakukan fungsi pengawasan, tapi juga menyerap aspirasi untuk kemajuan Kota Batam karena mempunyai potensi kemampuan aktual dalam memberikan kontribusi kemajuan ekonomi nasional maupun daerah sekitar Batam. Hasil temuan ini akan kami ke Jakarta untuk dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait,” tutup legislator dapil DKI Jakarta III ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Sartono melihat Komisi VI DPR RI perlu mendorong pengelolaan anggaran dan investasi di Batam. Karena dengan posisi Batam yang strategis, maka kecepatan, kecermatan, dan ketepatan pengelolaan BP Batam ini harus terus dijaga supaya padat karya. “Komisi VI perlu segera memberikan penguatan terhadap hal-hal yang memang menghambat investasi dan investor di Batam ini,” jelas Sartono.
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus mencari langkah-langkah alternatif dalam pelayanan dan memajukan pilar pembangunan memajukan ekonomi Batam. “Kami telah meminta kembali BP Batam supaya bisa diberikan suatu otoritas, bisa memutuskan langsung izin-izin investasi untuk dapat diurus satu pintu, dan memberikan kepastian hukum, agar para investor merasa terlindungi dengan investasinya,” jelas politisi dapil Jawa Timur VII ini.
Dalam pertemuan terungkap bahwa penyerapan anggaran BP Batam kurang optimal karena sedang menjalankan Proyek Spesifik "The Development of Sewerage System" di Batam, namun kesulitan mendapat kontraktor lokal yang berpengalaman, dimana keputusan-keputusan teknis pengerjaannya juga panjang dan memerlukan waktu. Kemudian anggaran proyek pembangunan Dermaga Curah Kabil yang lama karena pekerjaannya sangat tergantung dengan kondisi iklim (gelombang dan arus angin utara). Dan terakhir, adanya efisiensi belanja PNBP dan adanya penghematan dari sisa pelelangan pekerjaan yang dilelang.
