WAKIL Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan pihaknya berharap dapat menduduki kursi MPR periode 2019-2024 mendatang. Fadli mengatakan sebagai partai perolehan suara kedua pada pileg lalu membuat harapan kita bisa menjadi kenyataan.
"Kita berharap kalau bisa disepakati Gerindra sebagai partai kedua terbesar suara dalam perolehan popular hold ya, saya kira itu yang kita ingin harapkan," katanya di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, Fadli menuturkan pihaknya akan menjalin komunikasi dengan setiap parpol mengenai paket pimpinan MPR yang akan diajukan. Pasalnya, untuk menentukan paket MPR berdasarkan kesepakatan masing-masing parpol. Ia mengatakan tak menutup kemungkinan jika nantinya Partai Gerindra akan kembali menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Untuk itu, Fadli mengatakan pihaknya akan memaksimalkan sisa waktu sebelum periode 2019-2024 dimulai untuk menjalin komunikasi dengan semua partai. Diharapkan dengan sisa waktu itu dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan harapan Partai Gerindra.
"Saya kira masih banyak waktu, masih sekitar dua bulan ya masih sekitar dua bulan lagi, saya kira ruang untuk melakukan komunikasi politik dan silaturahim politik masih besar, jadi pasti akan berbicara dan akan duduk," kata Fadli.
Saat menanggapi hal itu, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, untuk menduduki kursi itu, Gerindra harus mendapatkan persetujuan dari parpol lain di parlemen. Bagi Arsul, peringkat suara terbanyak kedua yang diklaim Gerindra sebagai modal untuk mendapatkan kursi Ketua MPR belum menjadi jaminan. Menurutnya, partai kecil pun bisa menduduki kursi ketua dengan mendapatkan restu dari parpol lain.
"Mengatur pemilihan pimpinan. MPR itu dengan cara paket. Artinya, kalau paket bisa saja dari yang kecil kayak PPP yang jadi ketua. Ya, dong kalau itu disepakati," katanya.
Bahkan, tambah Arsul, walaupun Gerindra menempati peringkat dua dalam perolehan suara, kenyataannya Partai Golkar yang menempati posisi kedua yang mendapatkan kursi DPR. Karena itu, berbagai pertimbangan ini harus didiskusikan terlebih dulu. "Kalau kursi yang nomor dua, itu kan Golkar. Kalau suara, iya itu Gerindra, sedangkan di DPR itu boleh dibilang segala sesuatunya ditentukan oleh kursi bukan oleh suara," tandasnya.
