Sejumlah lembaga survei pernah memperkirakan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Pemilu 2019 bakal anjlok dan tak lolos syarat ambang batas minimal DPR (parliamentary threshold), 4%. Wakil Ketua DPR yang juga politisi PKS Fahri Hamzah termasuk yang berkeyakinan senada. Semua perkiraan itu ternyata tidak akurat, karena perolehan suara PKS justru melampaui perolehan pada 2014 sebesar 6,79% menjadi 8,2%.
"Selama ini lembaga survei itu memang sering keliru mensurvei PKS karena mereka tidak terlalu mengenal bagaimana partai ini bekerja," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid kepada Tim Blak blakan detikcom.
Hasil cukup gemilang dalam pemilu kali ini, dia melanjutkan, selain merupakan wujud keras dan soliditas para pengurus di berbagai lapisan juga konsistensinya dalam melayani masyarakat. Ada atau tidak ada masa kampanye pemilu, PKS tetap hadir membantu masyarakat dengan berbagai cara.
Di tengah berbagai isu ketidakadilan ekonomi dan hukum, PKS secara jeli melontarkan tiga wacana utama. Hidayat menyebut isu pembebasan pajak kendaraan bermotor dengan cc rendah, pemberlakuan SIM seumur hidup, dan revisi pengenaan pajak terhadap mereka yang berpenghasilan Rp 4 juta menjadi Rp 8 juta ke atas.
"Semua itu itu tidak terkait dengan masalah keagamaan, keislaman. Jadi isunya sangat umum, terkait kepentingan umum," kata mantan Presiden PKS itu.
Di pihak lain, pemerintah justru memberikan amnesti pajak kepada para pengusaha besar. Juga mengurangi pajak rumah mewah dan pernah berniat mengurangi pajak untuk kapal pesiar.
Di luar isu tersebut, Hidayat mengklaim PKS paling konsisten dalam memperjuangkan aspirasi umat. Indikasinya, PKS selalu bersama umat selama gerakan 411, 212, hingga Pilkada DKI.
Tapi benarkah membengkaknya perolehan suara PKS merupakan muntahan dukungan dari massa HTI pasca putusan pengadilan yang membubarkan ormas tersebut? Tentang hal ini, Hidayat tegas menepisnya.
Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia berbeda dengan PKS dan partai politik lainnya di Indonesia. Sebab HTI tidak mengakui demokrasi dan pemilu. Selain itu, "PKS jelas mengakui Pancasila dan eksistensi Indonesia sebagai negara," ujarnya.
Pada bagian lain, Hidayat Nur Wahid mengungkapkan pandangannya terkait kepemimpinan Presiden PKS Shohibul Iman. Juga perselisihan antara PKS dengan dua kadernya, Anis Matta dan Fahri Hamzah yang kemungkinan akan membentuk partai tandingan.
