KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pelaku korupsi masih didominasi anggota legislatif baik DPR RI maupun DPRD.
Fakta itu dipaparkan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
“Sampai Juni 2019, dalam tindak pidana korupsi yang ditangani KPK, anggota DPR dan DPRD masih menjadi pelaku terbanyak,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Dia menambahkan, dari seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK, suap-menyuap menjadi modus terbanyak yang dilakukan. “Disusul modus pengadaan barang dan jasa.”
Di depan anggota Komisi III, KPK memperlihatkan slide lengkap apa saja yang sudah mereka lakukan. Salah satu slide berisi komposisi
pelaku korupsi mulai 2015 hingga 2019 yang menyebutkan anggota dewan menjadi juara dengan jumlah terbanyak.
Saut menerangkan pula bahwa pengungkapan kasus korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT) meningkat. Pada 2017, misalnya, ada 20 OTT dan naik jadi 30 OTT di 2018.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyatakan DPR pun berperan dalam memerangi korupsi, antara lain dengan melakukan berbagai penguatan aturan pemberantasan korupsi. “Jangan pikir kewenangan memberantas korupsi ini hanya ada di KPK, kami di DPR ini juga berperan,” cetusnya.
Secara terpisah, peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjahrina menilai korupsi di tubuh legislatif memang masih memprihatinkan. Apalagi dalam rentang 2015-2019 ada pimpinan DPR yang terlibat. “ICW mencatat hingga sekarang telah ada 22 anggota DPR 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK.”
Menurutnya, kalau melihat anggota DPR 560 orang, angka 22 itu memang kecil. Namun, adanya mantan Ketua DPR Setya Novanto dan mantan Wakil Ketua DPR Taufi k Kurniawan dalam daftar tersangka menjadi catatan tersendiri.
