www.JariUngu.com : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-39/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap IV Tahun Anggaran 2018

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-39/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap IV Tahun Anggaran 2018

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara SURAT EDARAN NOMOR SE-39 /PB/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dl LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIATAHAP IVTAHUN ANGGARAN 2018 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang bersumber dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Direktur Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 664/Dir-Keu/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 hal Permohonan Penerbitan Surat Edaran Batas Maksimum Pencairan Dana PNBP Tahap IV TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP masing-masing Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan (MP) Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 2. Mekanisme pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja Pengguna PNBP di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan No. 1193/KMK.01/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-18/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahap I TA 2018. 5. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2018 tentang Batas Maksimum Pencairan JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(222 KB, 7 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan, Tahun: Semua (∑: 529)