www.JariUngu.com : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-37/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2018

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-37/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap IV Tahun Anggaran 2018

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE-37 /PB/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2018 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018 serta sehubungan dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2545/Dj.lll/KU.03.2/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Permohonan Maksimum Pencairan Dana PNBP Nikah-Rujuk Tahap IV TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2018. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338/KMK.06/2001 tentang Ijin Penggunaan Sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Pelayanan Jasa Nikah dan Rujuk dan Pelayanan Jasa dari Peradilan Agama Departemen Agama. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-12/PB/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Lingkungan Kementerian Agama Tahap I Tahun Anggaran 2018. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-21/PB/2018 tanggal 15 Maret 2018 JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(3.280 KB, 28 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan, Tahun: Semua (∑: 525)