www.JariUngu.com : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-36/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap IV Tahun Anggaran 2018

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Yth. (Daftar terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE-36/PB/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEIMIGRASIAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHAP IVTAHUN ANGGARAN 2018 . A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 serta sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor IMI.1-KU.02.02-1981 tanggal 11 Mei 2018 perihal Usulan Pencairan Penggunaan PNBP Keimigrasian, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Keimigrasian di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Keimigrasian pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. D. Dasar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.02/2010 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/KMK.02/2013. 3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas-, Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-1/PB/2018 tanggal 24 Januari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2018. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-20/PB/2018 tanggal 12 Maret JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(717 KB, 12 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan, Tahun: Semua (∑: 511)