www.JariUngu.com : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-33/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap II Tahun Anggaran 2018

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-33/PB/2018 tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap II Tahun Anggaran 2018

----- www. JariUngu.com: Awal Teks -----

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN Yth. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (terlampir) SURAT EDARAN Nomor SE-33/PB/2018 TENTANG BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DANA REBOISASI DAN PROVISI SUMBER DAYA HUTAN Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHAP II TAHUN ANGGARAN 2018 A. Umum Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.45/Setjen-RokeuA/P/Keu. 1/4/2018 tanggal 16 April 2018 hal Batas Maksimal Pencairan Dana PNBP Tahap II Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2018, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018. B. Maksud dan Tujuan Memberikan penjelasan dan petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. C. Ruang Lingkup 1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2 Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. D. Dasar 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.06/2001 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Provisi Sumber Daya Hutan Pada Departemen Kehutanan. 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-17/PB/2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Idan Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahap I Tahun Anggaran 2018. 7. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S- 3618/PB/2018 tanggal 20 April 2018 hal Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBP Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Satker di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2018 E. Ketentuan Pencairan Dana 1. Batas maksimum pencairan dana DIPA PNBP Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan di JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Login/Registrasi untuk berlangganan

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(519 KB, 15 hal.)
Peraturan Lain...

Jenis: Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan, Tahun: Semua (∑: 515)