www.JariUngu.com : Keputusan Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin

        MENTERI DALAM NEGERI DAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG
                                 NOMOR : 25 TAHUN 2003
                                NOMOR : PKK-12/07/2.003
                                        TENTANG
                   PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN
        MENTERI DALAM NEGERI DAN DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG,
Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan mensukseskan kebijakan Pemerintah
               dalam Program Beras untuk Keluarga Miskin melalui pendistribusian beras
               dalam jumlah dan harga tertentu, periu dilakukan koordinasi secara
               terarah, terpadu dan berkesinambungan, baik di Pusat maupun di Daerah;
              b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, perlu
                 ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama
                 Perum Bulog tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin.
Mengingat   : 1.    Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
              2. Undang-undang Nomor 22. Tahun 1499 tentang Pemerintahan Daerah
                 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
                 Nornor 3839);
              3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
                 Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
                 Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor
                 3952);
              4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan
                 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
                 Nomor 4254);
              5. Peraturan Pemerintah RI Nomor       7 tahun   2003    tentang    Pendirian
                 Perusahaan Umum (Perum) Bulog;
              6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan,
                 Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
                 Departemen;
              7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penetapan Kebijakan
                 Perberasan;
              8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun             2001    tentang
                 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
                                               2
                                     MEMUTUSKAN:
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(21 kb, 5 hal.)