pdf(162 KB , 4 halaman)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>2                                                      NOMOR 35 TAHUN 2002
JariUngu.com>4                                                                     TENTANG
JariUngu.com>6               PEDOMAN LOKASI  BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
JariUngu.com>8                                               MENTERI DALAM NEGERI,
JariUngu.com>11Menimbang:
JariUngu.com>12a.  bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah
JariUngu.com>13    sebagai pelaksanaan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
JariUngu.com>14    Pajak Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri
JariUngu.com>15    Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
JariUngu.com>17b.      bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan
JariUngu.com>18        Menteri Dalam Negeri.
JariUngu.com>21Mengingat:
JariUngu.com>221.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
JariUngu.com>23    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
JariUngu.com>24    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
JariUngu.com>25    Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
JariUngu.com>262.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
JariUngu.com>27    Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
JariUngu.com>283.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
JariUngu.com>29    Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
JariUngu.com>30    Lembaran Negara Nomor 3848);
JariUngu.com>314.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
JariUngu.com>32    2001 N o m o r 118, Tambahan Lembaran Negara N o m o r 4138);
JariUngu.com>335.  Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
JariUngu.com>34    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
JariUngu.com>356.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
JariUngu.com>36    Pemungutan Pajak Daerah;
JariUngu.com>377.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
JariUngu.com>38    Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
JariUngu.com>398.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
JariUngu.com>40    Kerja Departemen Dalam Negeri;
JariUngu.com>43                                                               MEMUTUSKAN:
JariUngu.com>45Menetapkan:
JariUngu.com>46KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN LOKASI
JariUngu.com>47BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Fitur Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. User Konstituen (GRATIS 5 peraturan per bulan).Silahkan Login/Register
  2. Pelanggan Lumbung Peraturan
  3. Anggota Parlemen


pdf(162 KB , 4 halaman)

Disclaimer