www.JariUngu.com : Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
(162 kb, 4 hal.)

Keputusan Menteri Dalam Negeri No 35 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

                                                      NOMOR 35 TAHUN 2002
                                                                     TENTANG
               PEDOMAN LOKASI  BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
                                               MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang:
a.  bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pemberian biaya pemungutan Pajak Daerah
    sebagai pelaksanaan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
    Pajak Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri
    Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
b.      bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan
        Menteri Dalam Negeri.
Mengingat:
1.  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
    sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
    Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
2.  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
    Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
    Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
    Lembaran Negara Nomor 3848);
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
    2001 N o m o r 118, Tambahan Lembaran Negara N o m o r 4138);
5.  Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
    Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
6.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
    Pemungutan Pajak Daerah;
7.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur
    Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
8.  Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata
    Kerja Departemen Dalam Negeri;
                                                               MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN LOKASI
BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(162 kb, 4 hal.)