www.JariUngu.com : Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara
(206 kb, 35 hal.)

Undang-Undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara

                     NOMOR 17 TAHUN 2011
                             TENTANG
                        INTELIJEN NEGARA
             DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:   a. bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang
                melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
                tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan
                umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta
                melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
                kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
                sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan
                Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
                Tahun 1945, penting dilakukan deteksi dini dan
                peringatan dini yang mampu mendukung upaya
                menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan
                eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik
                Indonesia;
             b. bahwa sejalan dengan perubahan, perkembangan
                situasi, dan kondisi lingkungan strategis, perlu
                melakukan deteksi dini dan peringatan dini terhadap
                berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik dari dalam
                negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta
                memiliki spektrum yang sangat luas;
             c. bahwa untuk melakukan deteksi dini dan peringatan
                dini guna mencegah terjadinya pendadakan dari
                berbagai ancaman, diperlukan Intelijen Negara yang
                tangguh dan profesional, serta penguatan kerja sama
                dan koordinasi Intelijen Negara dengan menghormati
                hukum, nilai-nilai demokrasi, dan hak asasi manusia
                sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang
                Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
             d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai
                dengan kebutuhan hukum          dalam     masyarakat,
                penyelenggaraan Intelijen Negara sebagai lini pertama
                dari sistem keamanan nasional perlu diatur secara lebih
                komprehensif;
                                                         e. bahwa . . .
                                   -2-
                 e. bahwa    berdasarkan    pertimbangan     sebagaimana
                    dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
                    perlu membentuk Undang-Undang tentang Intelijen
                    Negara;
Mengingat:       Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(206 kb, 35 hal.)