pdf(22 KB , 6 halaman)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>5                             MENTERI DALAM NEGERI
JariUngu.com>6                              REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>8            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>9                       NOMOR 21     TAHUN 2013
JariUngu.com>11                                    TENTANG
JariUngu.com>13             FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JariUngu.com>15                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JariUngu.com>17                MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>19              : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika
JariUngu.com>20Menimbang
JariUngu.com>21                   dan di masyarakat membahayakan perkembangan sumber
JariUngu.com>22                   daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan
JariUngu.com>23                   bangsa dan negara;
JariUngu.com>24               b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi
JariUngu.com>25                  masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan
JariUngu.com>26                  masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
JariUngu.com>27                  narkotika;
JariUngu.com>28               c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
JariUngu.com>29                  dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
JariUngu.com>30                  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Fasilitasi
JariUngu.com>31                  Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
JariUngu.com>33Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor         32 Tahun 2004 tentang
JariUngu.com>34                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
JariUngu.com>35                   Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
JariUngu.com>36                   Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
JariUngu.com>37                   telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
JariUngu.com>38                   Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
JariUngu.com>39                   Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
JariUngu.com>40                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
JariUngu.com>41                   Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran
JariUngu.com>42                   Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
JariUngu.com>43                    Undang-Undang Nomor 39 Tahun           2008 tentang
JariUngu.com>44               2.
JariUngu.com>45                    Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>46                    Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
JariUngu.com>47                    Republik Indonesia Nomor 4916);
JariUngu.com>48                    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
JariUngu.com>49               3.
JariUngu.com>50                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
JariUngu.com>51                    143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Fitur Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan
  2. Anggota Parlemen
  3. User Konstituen *) Silahkan Login/Register (gratis)


*) User Konstituen yang sudah memilih Anggota Parlemen Favorit (DPR, DPD dan DPRD) berhak akses gratis 10 peraturan per bulan (tanpa akses download file PDF).

pdf(22 KB , 6 halaman)

Disclaimer