www.JariUngu.com : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

                             MENTERI DALAM NEGERI
                              REPUBLIK INDONESIA
            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 21     TAHUN 2013
                                    TENTANG
             FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
                    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
              : a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika
Menimbang
                   dan di masyarakat membahayakan perkembangan sumber
                   daya manusia Indonesia dan mengancam kehidupan
                   bangsa dan negara;
               b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi
                  masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan
                  masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
                  narkotika;
               c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                  dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
                  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Fasilitasi
                  Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor         32 Tahun 2004 tentang
                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
                   telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
                   Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
                   Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                   Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
                   Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran
                   Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
                    Undang-Undang Nomor 39 Tahun           2008 tentang
               2.
                    Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
                    Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
                    Republik Indonesia Nomor 4916);
                    Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
               3.
                    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
                    143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(22 kb, 6 hal.)