www.JariUngu.com : Surat Edaran Menteri BUMN No SE-01/MBU/WK/2013 tahun 2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN No SE-01/MBU/WK/2013 tahun 2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

                                 REPUBLIK INDONESIA
 Yth.        Seluruh Pejabat dan Pelaksana                                                     2013
                                                                              5 April
             Di lingkungan Kementerian BUMN
                                SURAT EDARAN
                            NOMOR : SE- 01 /MBU/WK/201 3
                                  TENTANG
              AREA POTENSI RAWAN KORUPSI PADA KEMENTERIAN BUMN
       Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan
ditindaklanjuti dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Kementerian BUMN perlu mengidentifikasi area yang
berpotensi rawan korupsi.
        Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut:
1. Area potensi rawan korupsi pada Kementerian BUMN terutama di sektor layanan publik sebagai
    berikut:
    a. Proses Pengadaan barang dan jasa.
    b. Proses Pelaksanaan Pelepasan Barang Milik Negara.
    c. Pelaksanaan perjalanan dinas pejabat dan pegawai.
    d. Proses pemberian persetujuan pelepasan asset dan pendayagunaan asset BUMN
    e. Proses pemberian persetujuan pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan
    f. Proses persetujuan pelepasan penyertaan saham BUMN pada anak perusahaan dan
        perusahaan patungan
    g. Proses persetujuan RUPS RKAP BUMN
    h. Proses persetujuan RUPS Laporan Tahunan BUMN
    i. Proses Pengangkatan Direksi BUMN
   j. Proses Privatisasi BUMN.
2. Pelaksanaan kegiatan di Kementerian BUMN agar selalu mengikuti kaedah penyelenggaraan
    pemerintahan yang baik (Good Public Governance).
3. Kami minta kepada seluruh pejabat dan pelaksana dilingkungan Kementerai BUMN yang
   terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas, agar menghindari dan
   memproteksi diri dari tindakan koruptif.
        Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
                                                                                  BUMN
                                                                                  enteri BUMN
Tembusan Yth.
                                                                                  din Yasin
Menteri BUMN.
           GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
                    TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.butnn.go.id
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(28 kb, 1 hal.)