pdf(28 KB , 1 halaman)

Surat Edaran Menteri BUMN No SE-01/MBU/WK/2013 tahun 2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Surat Edaran Menteri BUMN ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>1                                 REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>2 Yth.        Seluruh Pejabat dan Pelaksana                                                     2013
JariUngu.com>3                                                                              5 April
JariUngu.com>4             Di lingkungan Kementerian BUMN
JariUngu.com>6                                SURAT EDARAN
JariUngu.com>7                            NOMOR : SE- 01 /MBU/WK/201 3
JariUngu.com>8                                  TENTANG
JariUngu.com>9              AREA POTENSI RAWAN KORUPSI PADA KEMENTERIAN BUMN
JariUngu.com>11       Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2012 tentang
JariUngu.com>12Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025, dan
JariUngu.com>13ditindaklanjuti dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan dan
JariUngu.com>14Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, Kementerian BUMN perlu mengidentifikasi area yang
JariUngu.com>15berpotensi rawan korupsi.
JariUngu.com>17        Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal hal sebagai berikut:
JariUngu.com>181. Area potensi rawan korupsi pada Kementerian BUMN terutama di sektor layanan publik sebagai
JariUngu.com>19    berikut:
JariUngu.com>20    a. Proses Pengadaan barang dan jasa.
JariUngu.com>21    b. Proses Pelaksanaan Pelepasan Barang Milik Negara.
JariUngu.com>22    c. Pelaksanaan perjalanan dinas pejabat dan pegawai.
JariUngu.com>23    d. Proses pemberian persetujuan pelepasan asset dan pendayagunaan asset BUMN
JariUngu.com>24    e. Proses pemberian persetujuan pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan
JariUngu.com>25    f. Proses persetujuan pelepasan penyertaan saham BUMN pada anak perusahaan dan
JariUngu.com>26        perusahaan patungan
JariUngu.com>27    g. Proses persetujuan RUPS RKAP BUMN
JariUngu.com>28    h. Proses persetujuan RUPS Laporan Tahunan BUMN
JariUngu.com>29    i. Proses Pengangkatan Direksi BUMN
JariUngu.com>30   j. Proses Privatisasi BUMN.
JariUngu.com>312. Pelaksanaan kegiatan di Kementerian BUMN agar selalu mengikuti kaedah penyelenggaraan
JariUngu.com>32    pemerintahan yang baik (Good Public Governance).
JariUngu.com>333. Kami minta kepada seluruh pejabat dan pelaksana dilingkungan Kementerai BUMN yang
JariUngu.com>34   terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan tersebut diatas, agar menghindari dan
JariUngu.com>35   memproteksi diri dari tindakan koruptif.
JariUngu.com>37        Demikian disampaikan dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.
JariUngu.com>39                                                                                  BUMN
JariUngu.com>40                                                                                  enteri BUMN
JariUngu.com>43Tembusan Yth.
JariUngu.com>44                                                                                  din Yasin
JariUngu.com>45Menteri BUMN.
JariUngu.com>49           GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI M, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 13 JAKARTA 10110
JariUngu.com>50                    TELEPON (021) 29935678, FAKSIMILI (021) 29935740, SITUS: www.butnn.go.id

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Fitur Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan
  2. Anggota Parlemen
  3. User Konstituen *) Silahkan Login/Register (gratis)


*) User Konstituen yang sudah memilih Anggota Parlemen Favorit (DPR, DPD dan DPRD) berhak akses gratis 10 peraturan per bulan (tanpa akses download file PDF).

pdf(28 KB , 1 halaman)

Disclaimer