www.JariUngu.com : Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-7/PB/2012 tahun 2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengiriman Dan Koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-7/PB/2012 tahun 2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengiriman Dan Koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

                                    DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN
Yth.
        1.    Sekretaris Direklorat Jenderal Perbendaharaan
        2.    Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
        3.    Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
        4.    Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
                                               SURAT EDARAN NOMOR
                                                      SE-7/PB/2011
                                                       TENTANG
                       LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL LAYANAN FILIAL PADA KANTOR
                                 PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
A. Umum
       1.    Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Satuan Kerja mitra kerja Kantor Pelayanan
             Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di daerah terpencil/remofe ar e a dalam melaksanakan
             proses penarikan dana APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan satu program
             peningkatan layanan yang disebut layanan filial pada KPPN.
       2.    Agar program peningkatan layanan melalui layanan filial pada KPPN tersebut dapat dilaksanakan
             dengan baik. kiranya perlu disusun peraturan yang rnengatur langkah-langkah operasional layanan filial
             tersebut.
B. Maksud dan Tujuan
       1 Memberikan arah tindak lanjut yang jelas bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
          KPPN yang ditunjuk sebagai pelaksana layanan filial dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang
          diperlukan.
       2.    Memberikan pedoman mengenai tahapan operasional layanan filial pada KPPN.
       3.    Memberikan pedoman operasional pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
C. Ruang Lingkup
       1.    Prosedur dan tata cara bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN yang
             ditunjuk sebagai pelaksana layanan filial pada KPPN dalam mempersiapkan implementasi layanan filial
             pada KPPN di wilayah kerjanya.
       2.    Waktu pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
       3.    Jadual waktu layanan filial pada KPPN.
             M on i t ori ng dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
       4.
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(91 kb, 4 hal.)