pdf(91 KB , 4 halaman)

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No SE-7/PB/2012 tahun 2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-89/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengiriman Dan Koreksi Data Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>1                                    DIREKTORAT JENDERALPERBENDAHARAAN
JariUngu.com>4Yth.
JariUngu.com>5        1.    Sekretaris Direklorat Jenderal Perbendaharaan
JariUngu.com>6        2.    Para Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan
JariUngu.com>7        3.    Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
JariUngu.com>8        4.    Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
JariUngu.com>12                                               SURAT EDARAN NOMOR
JariUngu.com>14                                                      SE-7/PB/2011
JariUngu.com>16                                                       TENTANG
JariUngu.com>18                       LANGKAH-LANGKAH OPERASIONAL LAYANAN FILIAL PADA KANTOR
JariUngu.com>19                                 PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
JariUngu.com>23A. Umum
JariUngu.com>25       1.    Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Satuan Kerja mitra kerja Kantor Pelayanan
JariUngu.com>26             Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di daerah terpencil/remofe ar e a dalam melaksanakan
JariUngu.com>27             proses penarikan dana APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan satu program
JariUngu.com>28             peningkatan layanan yang disebut layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>29       2.    Agar program peningkatan layanan melalui layanan filial pada KPPN tersebut dapat dilaksanakan
JariUngu.com>30             dengan baik. kiranya perlu disusun peraturan yang rnengatur langkah-langkah operasional layanan filial
JariUngu.com>31             tersebut.
JariUngu.com>33B. Maksud dan Tujuan
JariUngu.com>35       1 Memberikan arah tindak lanjut yang jelas bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
JariUngu.com>36          KPPN yang ditunjuk sebagai pelaksana layanan filial dalam mempersiapkan sarana dan prasarana yang
JariUngu.com>37          diperlukan.
JariUngu.com>38       2.    Memberikan pedoman mengenai tahapan operasional layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>40       3.    Memberikan pedoman operasional pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>43C. Ruang Lingkup
JariUngu.com>45       1.    Prosedur dan tata cara bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN yang
JariUngu.com>46             ditunjuk sebagai pelaksana layanan filial pada KPPN dalam mempersiapkan implementasi layanan filial
JariUngu.com>47             pada KPPN di wilayah kerjanya.
JariUngu.com>48       2.    Waktu pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>49       3.    Jadual waktu layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>50             M on i t ori ng dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan filial pada KPPN.
JariUngu.com>51       4.

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. User Konstituen (GRATIS 10 peraturan ).Silahkan Login/Register
  2. Pelanggan Lumbung Peraturan
  3. Anggota Parlemen

pdf(91 KB , 4 halaman)

Disclaimer