pdf(1.025 KB , 54 halaman)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mencabut peraturan lain. Periksa... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>5                           MENTERI DALAM NEGERI
JariUngu.com>6                            REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>8            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>9                        NOMOR 76 TAHUN 2012
JariUngu.com>11                                   TENTANG
JariUngu.com>13                     PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH
JariUngu.com>15                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JariUngu.com>17                MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>19Menimbang     : a. bahwa    melaksanakan     amanat    Undang-Undang tentang
JariUngu.com>20                   Pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian
JariUngu.com>21                   hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah perlu
JariUngu.com>22                   dilakukan penentuan batas daerah secara pasti;
JariUngu.com>23                b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti sebagaimana
JariUngu.com>24                   dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan
JariUngu.com>25                   terkoordinasi;
JariUngu.com>26                c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
JariUngu.com>27                   tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai
JariUngu.com>28                   lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam
JariUngu.com>29                   proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu
JariUngu.com>30                   diganti;
JariUngu.com>31                d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
JariUngu.com>32                   huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
JariUngu.com>33                   Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penegasan
JariUngu.com>34                   Batas Daerah;
JariUngu.com>35Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
JariUngu.com>36                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33,
JariUngu.com>37                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
JariUngu.com>38                2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
JariUngu.com>39                   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
JariUngu.com>40                   125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
JariUngu.com>41                   telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
JariUngu.com>42                   Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–
JariUngu.com>43                   Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
JariUngu.com>44                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
JariUngu.com>45                   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
JariUngu.com>46                3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
JariUngu.com>47                   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
JariUngu.com>48                   166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JariUngu.com>49                   4916);
JariUngu.com>50                4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
JariUngu.com>51                   Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. User Konstituen (GRATIS 10 peraturan ).Silahkan Login/Register
  2. Pelanggan Lumbung Peraturan
  3. Anggota Parlemen

pdf(1.025 KB , 54 halaman)

Disclaimer