www.JariUngu.com : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
(1.025 kb, 54 hal.)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

                           MENTERI DALAM NEGERI
                            REPUBLIK INDONESIA
            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
                        NOMOR 76 TAHUN 2012
                                   TENTANG
                     PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH
                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang     : a. bahwa    melaksanakan     amanat    Undang-Undang tentang
                   Pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian
                   hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah perlu
                   dilakukan penentuan batas daerah secara pasti;
                b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti sebagaimana
                   dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan
                   terkoordinasi;
                c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
                   tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai
                   lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam
                   proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu
                   diganti;
                d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
                   huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
                   Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penegasan
                   Batas Daerah;
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33,
                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
                2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
                   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
                   125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
                   telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
                   Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–
                   Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
                   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
                3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
                   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
                   166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
                   4916);
                4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
                   Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(1.025 kb, 54 hal.)