(1.025 kb, 54 halaman)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>5                           MENTERI DALAM NEGERI
JariUngu.com>6                            REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>8            PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>9                        NOMOR 76 TAHUN 2012
JariUngu.com>11                                   TENTANG
JariUngu.com>13                     PEDOMAN PENEGASAN BATAS DAERAH
JariUngu.com>15                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JariUngu.com>17                MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>19Menimbang     : a. bahwa    melaksanakan     amanat    Undang-Undang tentang
JariUngu.com>20                   Pembentukan Daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian
JariUngu.com>21                   hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah perlu
JariUngu.com>22                   dilakukan penentuan batas daerah secara pasti;
JariUngu.com>23                b. bahwa penentuan batas daerah secara pasti sebagaimana
JariUngu.com>24                   dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan secara sistematis dan
JariUngu.com>25                   terkoordinasi;
JariUngu.com>26                c. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006
JariUngu.com>27                   tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sudah tidak sesuai
JariUngu.com>28                   lagi dengan perkembangan keadaan dan kurang memadai dalam
JariUngu.com>29                   proses percepatan penyelesaian batas daerah, sehingga perlu
JariUngu.com>30                   diganti;
JariUngu.com>31                d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
JariUngu.com>32                   huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri
JariUngu.com>33                   Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penegasan
JariUngu.com>34                   Batas Daerah;
JariUngu.com>35Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
JariUngu.com>36                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33,
JariUngu.com>37                   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
JariUngu.com>38                2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
JariUngu.com>39                   Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
JariUngu.com>40                   125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
JariUngu.com>41                   telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
JariUngu.com>42                   Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–
JariUngu.com>43                   Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
JariUngu.com>44                   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
JariUngu.com>45                   Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
JariUngu.com>46                3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
JariUngu.com>47                   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
JariUngu.com>48                   166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JariUngu.com>49                   4916);
JariUngu.com>50                4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
JariUngu.com>51                   Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

(1.025 kb, 54 halaman)
Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan