www.JariUngu.com : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan
(35 kb, 10 hal.)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

                        MENTERI DALAM NEGERI
                         REPUBLIK INDONESIA
     PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
                  NOMOR 71 TAHUN 2012 ………
                               TENTANG
            PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
            MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang    : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
                  Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh
                  Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
                  Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
                  memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
               b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
                  wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan
                  pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan
                  pendidikan wawasan kebangsaan;
               c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                    dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
                    Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendidikan Wawasan
                    Kebangsaan;
Mengingat    : 1. Undang-Undang    Nomor    32   Tahun     2004    tentang
                  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437)
                  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
                  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
                  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
                  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
               2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
                  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
                  Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Nomor 4916);
               3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
                  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
                  Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
                  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Nomor 4737);
                                 -2-
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(35 kb, 10 hal.)