pdf(35 KB , 10 halaman)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>5                        MENTERI DALAM NEGERI
JariUngu.com>6                         REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>8     PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>9                  NOMOR 71 TAHUN 2012 ………
JariUngu.com>11                               TENTANG
JariUngu.com>13            PEDOMAN PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
JariUngu.com>15              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JariUngu.com>17            MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>19Menimbang    : a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,
JariUngu.com>20                  Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh
JariUngu.com>21                  Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
JariUngu.com>22                  Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
JariUngu.com>23                  memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
JariUngu.com>24               b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
JariUngu.com>25                  wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan
JariUngu.com>26                  pemantapan wawasan kebangsaan, perlu menyelenggarakan
JariUngu.com>27                  pendidikan wawasan kebangsaan;
JariUngu.com>28               c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
JariUngu.com>29                    dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
JariUngu.com>30                    Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendidikan Wawasan
JariUngu.com>31                    Kebangsaan;
JariUngu.com>33Mengingat    : 1. Undang-Undang    Nomor    32   Tahun     2004    tentang
JariUngu.com>34                  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>35                  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437)
JariUngu.com>36                  sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
JariUngu.com>37                  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
JariUngu.com>38                  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
JariUngu.com>39                  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>40                  Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
JariUngu.com>41               2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
JariUngu.com>42                  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
JariUngu.com>43                  Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>44                  Nomor 4916);
JariUngu.com>45               3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
JariUngu.com>46                  Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
JariUngu.com>47                  Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
JariUngu.com>48                  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>49                  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
JariUngu.com>50                  Republik Indonesia Nomor 4737);
JariUngu.com>51                                 -2-

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Fitur Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan
  2. Anggota Parlemen


pdf(35 KB , 10 halaman)

Disclaimer