www.JariUngu.com : Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(464 kb, 140 hal.)

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

      REPUBLIK INDONESIA
No.153, 2012
               UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 11 TAHUN 2012
                              TENTANG
                  SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
               DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:     a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan
                  Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat
                  sebagai manusia seutuhnya;
               b. bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak
                  berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama
                  pelindungan hukum dalam sistem peradilan;
               c. bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi
                  Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)
                  yang mengatur prinsip pelindungan hukum terhadap
                  anak mempunyai kewajiban untuk memberikan
                  pelindungan khusus terhadap anak yang berhadapan
                  dengan hukum;
               d. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
                  Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan
                  perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat
                  karena belum secara komprehensif memberikan
                  pelindungan kepada anak yang berhadapan dengan
                  hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang
                  baru;
               e. bahwa     berdasarkan  pertimbangan    sebagaimana
                  dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
                  d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem
                  Peradilan Pidana Anak;
                                                        www.djpp.depkumham.go.id
2012,No.153                      2
Mengingat:    1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28B ayat (2), Pasal
                 28G, dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara
                 Republik Indonesia Tahun 1945;
              2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
                 Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(464 kb, 140 hal.)