www.JariUngu.com : Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
(363 kb, 65 hal.)

Undang-Undang No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

               UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                       NOMOR 19 TAHUN 2013
                              TENTANG
             PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                  PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
              Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
              negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi
              segenap     bangsa    Indonesia  dan      memajukan
              kesejahteraan     umum,   mencerdaskan     kehidupan
              bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
              rakyat Indonesia;
              b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan
                 makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan
                 dasar   warga  negara,   negara  menyelenggarakan
                 perlindungan   dan     pemberdayaan   masyarakat,
                 khususnya petani secara terencana, terarah, dan
                 berkelanjutan;
              c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim,
                 kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha,
                 globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem
                 pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga
                 petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
              d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini
                 berlaku     belum mengatur    perlindungan    dan
                 pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik,
                 dan holistik;
              e. bahwa    berdasarkan    pertimbangan     sebagaimana
                 dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
                 perlu     membentuk      Undang-Undang        tentang
                 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
Mengingat:    1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3)
                 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
                 1945;
                                                 2. Undang-Undang . . .
                                -2-
           2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
              Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
              (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
              Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
              Indonesia Nomor 5068);
                    Dengan Persetujuan Bersama
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(363 kb, 65 hal.)