(1.036 kb, 84 halaman)

Peraturan Menteri Keuangan No 7/PMK.02/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>1                                  REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>2                                      SALINAN
JariUngu.com>4            PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>5                             NOMOR        7/PMK.02/2014
JariUngu.com>6                                                                                       t
JariUngu.com>8                                      TENTANG
JariUngu.com>10            TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014
JariUngu.com>12                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
JariUngu.com>14                 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>15Menimbang
JariUngu.com>16                bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 27,
JariUngu.com>17                Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang
JariUngu.com>18                Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
JariUngu.com>19                Negara Tahun Anggaran 2014 jo. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29
JariUngu.com>20                Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
JariUngu.com>21                Anggaran 2014, dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90
JariUngu.com>22                Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
JariUngu.com>23                Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
JariUngu.com>24                Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
JariUngu.com>25               1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
JariUngu.com>26                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
JariUngu.com>27Mengingat
JariUngu.com>28                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
JariUngu.com>29               2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
JariUngu.com>30                  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
JariUngu.com>31                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
JariUngu.com>32               3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
JariUngu.com>33                   Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
JariUngu.com>34                   Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
JariUngu.com>35                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JariUngu.com>36               .. 5462);
JariUngu.com>37               4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
JariUngu.com>38                  Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
JariUngu.com>39                •   Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
JariUngu.com>40                  Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
JariUngu.com>41               5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
JariUngu.com>42                  Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
JariUngu.com>43                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
JariUngu.com>44                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
JariUngu.com>45               6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran
JariUngu.com>46                  Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
JariUngu.com>47                                           Is €2 J ' .to'
JariUngu.com>51                                        MENTERI KEUANGAN

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

(1.036 kb, 84 halaman)
Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan