pdf(1.036 KB , 84 halaman)

Peraturan Menteri Keuangan No 7/PMK.02/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut peraturan lain. Periksa... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>1                                  REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>2                                      SALINAN
JariUngu.com>4            PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>5                             NOMOR        7/PMK.02/2014
JariUngu.com>6                                                                                       t
JariUngu.com>8                                      TENTANG
JariUngu.com>10            TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014
JariUngu.com>12                  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA
JariUngu.com>14                 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>15Menimbang
JariUngu.com>16                bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (6), Pasal 27,
JariUngu.com>17                Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang
JariUngu.com>18                Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja
JariUngu.com>19                Negara Tahun Anggaran 2014 jo. Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 29
JariUngu.com>20                Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun
JariUngu.com>21                Anggaran 2014, dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90
JariUngu.com>22                Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran
JariUngu.com>23                Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri
JariUngu.com>24                Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014;
JariUngu.com>25               1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
JariUngu.com>26                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
JariUngu.com>27Mengingat
JariUngu.com>28                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
JariUngu.com>29               2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
JariUngu.com>30                  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
JariUngu.com>31                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
JariUngu.com>32               3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
JariUngu.com>33                   Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
JariUngu.com>34                   Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan
JariUngu.com>35                   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
JariUngu.com>36               .. 5462);
JariUngu.com>37               4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
JariUngu.com>38                  Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik
JariUngu.com>39                •   Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
JariUngu.com>40                  Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
JariUngu.com>41               5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan
JariUngu.com>42                  Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
JariUngu.com>43                  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
JariUngu.com>44                  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
JariUngu.com>45               6. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran
JariUngu.com>46                  Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014;
JariUngu.com>47                                           Is €2 J ' .to'
JariUngu.com>51                                        MENTERI KEUANGAN

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Fitur Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan
  2. Anggota Parlemen
  3. User Konstituen *) Silahkan Login/Register (gratis)


*) User Konstituen yang sudah memilih Anggota Parlemen Favorit (DPR, DPD dan DPRD) berhak akses gratis 10 peraturan per bulan (tanpa akses download file PDF).

pdf(1.036 KB , 84 halaman)

Disclaimer