pdf(18.130 KB , 626 halaman)

Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.011/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

Peraturan Menteri Keuangan ini masih berlaku? Periksa ... (Fitur terbatas)
Peraturan Menteri Keuangan ini mencabut peraturan lain. Periksa... (Fitur terbatas)
JariUngu.com>1                                REPUBLIK INDONESIA
JariUngu.com>3                                   SALINAN
JariUngu.com>5         PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
JariUngu.com>7                         208/PMK.011/2013
JariUngu.com>9                                   TENTANG
JariUngu.com>12           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA
JariUngu.com>13   ASEAN-AUSTRALIA-NE W ZEALAND FREE TRADE AREA
JariUngu.com>14                                  (AANZFTA)
JariUngu.com>16                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
JariUngu.com>18                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
JariUngu.com>21Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara
JariUngu.com>22                 negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah
JariUngu.com>23                 Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan
JariUngu.com>24                 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru
JariUngu.com>25                 (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
JariUngu.com>26                 Area) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang
JariUngu.com>27                 Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand
JariUngu.com>28                 Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas
JariUngu.com>29                 ASEAN-Australia-Selandia Baru);
JariUngu.com>30             b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011
JariUngu.com>31                /2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
JariUngu.com>32                Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah ditetapkan sistem klasifikasi
JariUngu.com>33                barang berdasarkan Harmonized System Tahun 2012;
JariUngu.com>34             c. bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati untuk Indonesia,
JariUngu.com>35                telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka
JariUngu.com>36                ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);
JariUngu.com>37             d. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 2170/M-
JariUngu.com>38                   DAG/SD/11/2013 tanggal 6 November 2013 hal Permohonan Penerbitan
JariUngu.com>39                   dan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait ASEAN+1 Free
JariUngu.com>40                   Trade Agreement (FTA), menyampaikan permintaan untuk melakukan
JariUngu.com>41                   penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif
JariUngu.com>42                   bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand
JariUngu.com>43                   Free Trade Area (AANZFTA);
JariUngu.com>44              e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
JariUngu.com>45                  huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, serta dalam rangka melaksanakan
JariUngu.com>46                  ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
JariUngu.com>47                  Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
JariUngu.com>48                  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
JariUngu.com>49                  Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka
JariUngu.com>50                  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. User Konstituen (GRATIS 10 peraturan ).Silahkan Login/Register
  2. Pelanggan Lumbung Peraturan
  3. Anggota Parlemen

pdf(18.130 KB , 626 halaman)

Disclaimer