www.JariUngu.com : Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.011/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)
(18.130 kb, 626 hal.)

Peraturan Menteri Keuangan No 208/PMK.011/2013 tahun 2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)

                                REPUBLIK INDONESIA
                                   SALINAN
         PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
                         208/PMK.011/2013
                                   TENTANG
           PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DALAM RANGKA
   ASEAN-AUSTRALIA-NE W ZEALAND FREE TRADE AREA
                                  (AANZFTA)
                 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi antara
                 negara anggota ASEAN, Australia, dan Selandia Baru, Pemerintah
                 Republik Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan
                 Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru
                 (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade
                 Area) dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang
                 Pengesahan Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand
                 Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas
                 ASEAN-Australia-Selandia Baru);
             b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011
                /2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
                Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, telah ditetapkan sistem klasifikasi
                barang berdasarkan Harmonized System Tahun 2012;
             c. bahwa berdasarkan modalitas yang telah disepakati untuk Indonesia,
                telah dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka
                ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);
             d. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor: 2170/M-
                   DAG/SD/11/2013 tanggal 6 November 2013 hal Permohonan Penerbitan
                   dan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait ASEAN+1 Free
                   Trade Agreement (FTA), menyampaikan permintaan untuk melakukan
                   penyesuaian terhadap penetapan klasifikasi barang dan pembebanan tarif
                   bea masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand
                   Free Trade Area (AANZFTA);
              e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
                  huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, serta dalam rangka melaksanakan
                  ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10
                  Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
                  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan
                  Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka
                  ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA);
JariUngu.com>

Maaf, ini Fasilitas Terbatas.

Lumbung Peraturan ini hanya bisa diakses oleh:

  1. Pelanggan Lumbung Peraturan. Klik untuk berlangganan!
  2. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kab.Kota yang menjadi anggota JariUngu.com.
    Klik untuk informasi lebih lanjut!

Disclaimer tentang file teks (.txt) peraturan
(18.130 kb, 626 hal.)