Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Bq Isvie Rupaeda mengatakan bahwasanya bantuan logistik untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah cukup banyak.
Tetapi pada kenyataannya, masyarakat mengeluhkan mereka belum mendapatkan bantuan. Distribusi bantuan pun dipertanyakan.
“Logistik saya tahu, banyak. Tapi bagaimana proses pendistribusian logistik ini? Karena masih banyak masyarakat yang mengaku belum menerima bantuan logistik,” ujar Isvie dalam Rapat Konsultasi antara DPR RI dengan pemerintah terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa Lombok, di Gedung DPR RI, Senayan, jakarta, Senin (10/9/2018).
Selain mempertanyakan masalah pendistribusian logistik, Isvie juga menyorot kebijakan Hunian Sementara (Huntara) yang tidak jadi dibangun pemerintah.
“Kami mohon kebijakan presiden agar pembangunan Huntara yang tidak jadi dibangun itu ditinjau lagi,” kata tambah Isvie.
Selain sebagai tempat berteduh, Huntara juga diperlukan untuk mengantisipasi tersebarnya wabah penyakit karena tenda-tenda semakin kurang steril.
Banyak mereka yang terkena penyakit kulit, gatal-gatal, diare dan bahkan hingga gejala psikis yang dikhawatirkan menyerang anak-anak dan warga.
Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Fahri Hamzah, didampingi oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) serta perwakilan Komisi II, V, VIII, IX, X, XI serta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Rapat Konsultasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pariwisata, Menteri Kesehatan, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Wakil Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala BNPB serta Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara barat (NTB).
