Kedatangan anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo di Surabaya dimanfaatkan perwakilan driver dan ojek online untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (7/8/2018). Para Mitra aplikasi ini curhat terbuka dengan anggota Fraksi Gerindra tersebut.
"Perusahaan aplikasi seenaknya memberhentikan kami. Ini sepihak sehingga bikin tak nyaman. Begitu juga penentuan tarif yang tidak manusiawi bagi driver," ungkap David Walalangi dari Jatim Online Bersatu (JOB), Selasa (7/8/2018).
Selain David, ada belasan perwakilan mitra aplikasi di Jatim. Saat ini total 25.000 driver online dan 35.000 lebih pengemudi ojek online di Jatim. Mereka mendesak agar Pemerintah melindungi driver online dari ancaman dan bahaya di jalan.
"Kami kerap diintimidasi. Mobil kami akan dihancurkan di zona-zona merah. Di Jombang, di Kediri, malah harus adu fisik dan penumpang diturunkan paksa oleh becak motor yang tak jelas. Kami dianggap ilegal," kata Tito, driver online dari JOB yang lain.
Selain driver online, perwakilan ojek online juga meminta jaminan keamanan melalui payung hukum. Ojek online yang sudah menggurita seantero nusantara ini belum ada UU atau regulasi lain yang bisa menjadikan motor sebagai angkutan publik.
Alasannya tidak aman. Namun oleh Bambang Haryo justru naik motor itu lebih aman dan mampu melayani penumpang dengan praktis dan efisien.
"Nyaman naik ojek online. Meski begitu memang perlu Perpres untuk mengatur keberadaan ojek online," kata Bambang.
Bambang akan mendorong pemerintah untuk membuat aturan hukum untuk ojek online. Kalau membuat UU dianggap susah dan yang paling masuk akal adalah Perpres. Payung hukum yang pertama adalah untuk melindungi penumpang dengan asuransi.
Kemudian payung hukum dan kepastian hukum juga ingin melindungi keamanan kendaraan, dan driver.
"Kami akan libatkan perwakikan Driver dan ojek online dalam pembahasan Perpres," kata Bambang.
