Demi kelancaran tahun politik, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus segera menyelesaikan perekaman KTP-el.
Selain itu, Kemendagri juga harus memberi informasi yang terang terhadap kasus-kasus tersebut, utamanya tentang kepingan KTP-el rusak atau invalid yang mengendap di gudang aset Kemendagri di Bogor. Sebab, Kemendagri adalah pihak yang paling bertanggung jawab.
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam kicauannya di akun Twitter @fadlizon, Selasa (29/5) malam.
“Hasil sidak Komisi II DPR, ada 805 ribu keping KTP-el yang rusak. Namun belum dapat dipastikan apakah ratusan ribu keping KTP-el yang rusak itu sudah berada di gudang aset Kemendagri di Bogor atau masih di Jakarta,” ujarnya.
Meski staf Ditjen Dukcapil telah mengatakan bahwa seluruh KTP yang bermasalah di daerah itu dibawa ke Jakarta, namun bagi Fadli belum ada data atau keterangan yang benar-benar jelas.
Untuk merespon hal tersebut, Fadli Zon mendorong Komisi II DPR untuk memanggil Mendagri Tjahjo Kumolo. Mendagri, sambungnya, harus memberikan informasi yang jelas terkait KTP elektronik yang rusak, invalid, sudah dimusnahkan, dan sejauh mana proses perekaman KTP-el telah selesai.
"Apalagi, saat ini, kurang lebih 11 juta pemilih terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019, karena belum melakukan perekaman KTP-el. Sementara untuk event Pilkada Serentak 2018, pada 27 Juni 2018, sekitar 6,7 juta pemilih belum terekam KTP-el," pungkas wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
