Permasalahan perbedaan data pangan yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan di pemerintahan harus segera disudahi.
Hal ini harus segera diatasi agar ada acuan tepat dan sama dalam mengambil suatu kebijakan terkait stok dan kebutuhan pangan.
Begitu kata Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menyusul rencana impor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dalam waktu dekat ini.
Padahal sebelumnya, pemerintah sudah mengimpor beras 500 ribu ton pada Januari 2018. Di sisi lain, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan saat ini stok beras surplus. Bahkan komoditas beras premium dan jagung diklaim telah diekspor.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Kementan mengakui stok beras surplus, tapi Kemendag bilangnya kurang, jadi perlu impor. Perbedaan data ini harus disinkronkan, jangan ada perbedaan data lagi. Kalau memang stok beras surplus, seharusnya tak perlu impor,” tegas Taufik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/5).
Taufik mendorong, transparansi data pangan nasional itu harus dibuka dan disinkronkan. Jangan seolah malah ada perang data antar institusi di internal pemerintah, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hingga Perum Bulog.
“Data dari internal pemerintah sebaiknya disinkronkan dulu. Jangan karena perbedaan data, tiba-tiba langsung ambil kebijakan impor. Kalau stok surplus, pakai stok yang ada, dan serap gabah dari petani kita. Kalau selalu impor, yang kasihan juga petani. Harga gabah juga akan terus turun, yang jadinya kesejahteraan petani juga tidak tercapai,” tandas politisi PAN itu.