Anggota Farksi Demokrat di DPR RI, Roy Suryo tegas menolak wacana pimpinan DPR yang meminta pemerintah cukup memberikan uang kepada anggota DPR ketimbang diberi fasilitas rumah dinas.
"Artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan Uang (sewa) kembali," tegas anggotra Komisi I DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Kamis (26/4/2018).
Karena bagaimanapun juga, dia menegaskan, Pemerintah sudah secara baik merenovasi Kompleks Rumah Dinas tersebut di Tahun 2009 lalu.
Untuk itu pula menurutnya, seharusnya Setjen DPR "menertibkan" penggunaan Rumah-rumah Dinas tersebut yang tidak sesuai fungsinya.
"Misalnya justru ditempati oleh Pihak-pihak yang tidak berhak," dia mencontohkan.
Selaku Anggota DPR-RI, Roy mengaku memang menempati Rumah Dinas yang sudah disediakan oleh Pemerintah tersebut.
"Ada 2 Kompleks di Kalibata dan di Pos Pengumben/Ulujami. saya saat ini menempati yang di Pos Pengumben/Ulujami Blok A-12," ucapnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga heran dengan usulan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.
Bamsoet mengatakan anggota DPR baru tak perlu difasilitasi rumah dinas namun diganti dengan tunjangan perumahan.
"Rumahnya ada kok diganti uang gimana sih. Kalau saya loh ya sempat 20 tahun saya pakai rumah dinas begitu, saya punya rumah dinas gak saya pakai gak masalah. Saya kira itu hak setiap anggota. Terus mau diapain rumah ini dijual gak mungkin itu aset negara," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2018) malam.
Mantan Sekjen PDIP pun menyarankan agar rumah dinas yang menjadi aset negara kini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anggota DPR.
"Saya kira yang sudah ada mari kita manfaatkan dengan baik, yang sudah ada minta sesuatu lagi, yang sudah ada mau diapain," tuturnya.
Tjahjo tak habis pikir dengan usulan itu, Pemerintah menyediakan rumah dinas bagi anggota DPR agar membantu kelancaran tugas anggota, namun masih menuntut yang lain.
"Kalau DPR mayoritas tidak menggunakan rumah ya jangan salahkan pemerintah minta lagi buatkan apartemen, rumah sudah ada tolonglah dipergunakan soal bagi yang punya rumah di Jakarta yang dikembalikan ke negara, supaya rumah itu ada yang merawat," ujarnya.
Diketahui, usulan yang dikemukan Bamsoet didasari dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jumlah anggota DPR untuk periode selanjutnya ditambah 15 orang.
Bamsoet menyarankan agar anggaran pengadaan rumah dinas diganti dengan tunjangan perumahan seperti anggota DPRD DKI Jakarta, sehingga pemerintah tak dibebani anggaran pemeliharaan rumah dinas yang tinggi, pada Rabu kemarin (25/4/2018).
