Anggota BKSAP DPR RI yang juga Anggota Panitia Kerja Sustainable Development Goals (Panja SDGs) Bara Hasibuan mengatakan, masih banyak elemen-elemen yang harus dikerjakan bersama agar tujuan SDGs di Provinsi Sulawesi Utara tercapai. Dalam pertemuan antara Panja SDGs BKSAP dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw beserta jajaran terungkap, banyak elemen-elemen yang memang dikerjakan bersama, salah satunya kerja sama antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Kerja sama untuk bagaimana mereka mengakselerasi agar tujuan SDGs ini bisa tercapai, apakah itu dari segi kesehatan, pendidikan, penanggulangan kemiskinan dan masalah-masalah yang menyangkut pembangunan ekonomi, konektifiti, hingga transportasi sistem di sini. Dan juga perhatian terhadap 17 pulau yang berada di utara Sulut, yang bisa dikatakan daerah terluar Indonesia,” ungkap usai pertemuan dengan Gubernur dan Wagub Sulut di kantor Gubernur Sulut, Manado, Kamis (5/4/2018).
Politisi F-PAN itu berpendapat, ada beberapa regulasi yang masih menjadi kendala dalam penerapan SDGs di Sulut, karena ada beberapa hal yang harus diputuskan oleh pemerintah pusat, dan juga kebijakan pusat yang bisa menghambat perkembangan di Sulut. Lebih lanjut Bara mencontohkan, Sulut sangat mengandalkan pariwisata, tetapi masih kurang jumlah personel Imigrasi dan Bea Cukai. Apalgi Sulut merupakan salah satu destinasi wisata utama di Indonesia.
“Nanti tentu kami akan komunikasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, agar hal seperti ini setidaknya dapat diantisipasi dengan cepat. Jangan sampai hanya karena masalah sedikit, sehingga tidak bisa bekerja secara optimal untuk bisa menampung dan melakukan pengecekan terhadap orang asing yang datang ke Indonesia,” dorong politisi dapil Sulut itu.
Dari sektor perikanan, Bara mengatakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti membuat industri perikanan di Sulut menurun, karena Provinsi Sulut merupakan salah satu industri utama dan penyumbang terbesar dalam pembangunan ekonomi Sulut, terutama Kota Bitung.
“Dengan adanya kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru untuk memberantas illegal fishing, banyak sekali kapal tidak bisa beroperasi. Dan ini tentu saja memberikan dampak negatif kepada industri perikanan di Sulut, jelas sekali menurun,” tuturnya.
Anggota Komisi VII DPR RI itu menambahkan bahwa Kota Bitung sebetulnya merupakan salah satu basis industri perikanan di Indonesia, bukan hanya di Sulut, karena letak geografis Bitung yang sangat strategis, karena langsung ke Laut Pasifik.
“Bitung merupakan letak geografis yang bisa langsung mendistribusikan hasil laut ke wilayah-wilayah Asia, seperti Jepang, Korea, China dan juga Filipina. Maka memang selama ini bisa dikatakan Kota Bitung tumbuh berkembang menjadi salah satu pusat industri perikanan di Indonesia, bukan hanya dari segi perikanannya, juga dari segi pengalengan ikannya. Tapi karena ada kebijakan yang baru ini, semua terkena dampak negatifnya,” lanjutnya.
Bara mengatakan, harus ada solusi yang cepat supaya illegal fishing bisa diberantas, tanpa mematikan industri lokal. Menurutnya, mungkin ada semacam peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut, agar industri perikanan bisa di selamatkan di Kota Bitung. Ia pun mengatakan, Panja SDGs siap untuk bisa membantu Sulut, dan bisa menjembatani komunikasi antara provinsi dan berbagai institusi yang ada di pusat.
Kunjungan kerja ini dipimpin Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat), dan diikuti oleh Wakil Ketua BKSAP Siti Hediati Soeharto (F-PG), Rofi' Munawar (F-PKS), dan Nurhayati Monoarfa (F-PPP), serta sejumlah Anggota BKSAP, diantaranya Evita Nursanty (F-PDI Perjuangan), Ono Surono (F-PDI Perjuangan), Arief Suditomo (F-Hanura), Jazuli Juwaini (F-PKS).
