DPRD DKI mengapresiasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI 2017-2022 Anies-Sandi pada Paripurna DPRD DKI Jakarta.
Sembilan Fraksi di Kebon Sirih menyampaikan pandangan pada program kerja yang tertuang dalam lima tahun kedepan.
Rapat tertinggi lembaga legsilatif tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana dan Muhamad Taufik di Gedung DPRD DKI, Senin (2/4/2018).
Rapat tersebut, berjalan lancar tanpa ada intrupsi dari anggota dewan yang hadir.
Pandangan Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh anggota Komisi D DPRD DKI Bestari Barus mengaku, peningkatan APBD optimistis dapat tercapai karena rata-rata per tahun hanya 7,28 persen per tahun.
Fraksi Nasdem, kata dia, mengapresiasi pelaksanaan program OK OCE yang merupakan pembinaan UKM agar lebih dipercepat lagi untuk mengejar target 200.000 wirausaha.
Selain itu, Bestari mengapresiasi, dibangunnya optimistis pemprov menargetkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar tujuh pada 2022, sedangkan laju inflasi sebesar 3,4 persen.
Apresiasi juga diberikan kepada pasangan Anies-Sandi lantaran, memproyeksikan APBD DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp115,6 triliun atau meningkat sebesar 36, 40 persen dari tahun 2018 yakni sebesar Rp84,43 triliun.
Sementara itu, Fraksi PKB DPRD DKI menyampaikan dukungannya terhadap RPJMD 2017-2022.
Aziz mengaku, program Rumah DP 0 Rupiah yang diusung pasangan Anies-Sandi sangat dibutuhkan warga ibu kota. Dengan terbatasnya lahan perkotaan serta semakin mahalnya hunian, realisasi program DP 0 Rupiah harus segera dilakukan.
’’Kebutuhan rumah tinggal di Jakarta sangat dibutuhkan masyarakat,’’ ungkap dia.
Dia menyarankan, Pemprov harus melakukan pengawasan penuh terhadap pelaksanaan program kerja, khususnya target masyarakat berhak DP 0 Rupiah dan pembebasan lahan.
Sebab, batasan penghasilan sebesar Rp 7 juta per bulan terbilang tinggi, sedangkan lahan dikuasai pemodal yang menyulitkan pembebasan lahan.
’’Pembiyaan harus jelas, skema pembayaran harus jelas, dan semuanya mesti diperjelas agar program berjalan baik,’’ tandasnya.
Sementara itu, beda pandangan soal target APBD dalam RPJMD DKI 2017-2022 disampaikan Fraksi PDIP.
Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI, Wiliam Yani, dalam paparannya menyindir target pendapatan sampai 2022 sangat rendah Rp115.6 triliun atau meningkat sebesar 36,4 persen dibandingkan APBD tahun 2018 yakni sebesar 84,43 triliun sangat rendah.
Seharusnya, kata dia, DKI sebagai Ibu Kota bisa melebihi dari angkat 115.6 triliun. Artinya, Anies-Sandi selama lima tahun, hanya mampu menaikan 7,28 persen per tahun.
’’Tidak mustahil proyeksi itu menjadi kenyataan, karena rata-rata per tahun hanya 7,28 persen, terlalu pesimis karena peluang naik lagi masih luas,’’ kata dia.
Asumsinya, kata dia, Jakarta merupakan Ibu Kota Negara. Jadinya, menurut dia, peningkatan anggaran pasti akan terjadi, mengingat sejumlah pendapatan daerah justru diperoleh dari beragam sumber pendanaan pemerintah pusat.
’’Peningkatan dana perimbangan dengan kebijakan (pemerintah) pusat yang bersumber dari bagian hasil kelola aset pusat di daerah. Bagi hasil Pajak Badan, serta penyesuaian naiknya Dana Alokasi Khusus (DAK),’’ pungkasnya.