Bos Dharma Jaya Mundur, DPRD: Keuangannya Harus Diaudit

Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menanggapi rencana pengunduran diri Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati dari jabatannya itu.

Taufik menyarankan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno tak perlu menghalangi rencana mundur Marina.

"Silakan saja mundur. Jangan dihalangi. Tapi, audit tetap harus dilakukan," kata Taufik saat dihubungi, Sabtu (17/3/2018).

"Dirut Dharma Jaya sebaiknya segera mundur aja, jangan cuma ngomong. Lagian, dipegang dia juga selama ini enggak ada perkembangan yang membanggakan. Dharma Jaya malah ngarep PMD terus," ungkapnya.

Pada APBD 2016 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI itu mendapatkan dana segar Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 98 miliar. Namun, pemasukan untuk kas daerah hanya Rp 1.3 miliar.

Taufik mengaku, akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan lain untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan sejak 2013-2017.

"Jadi, selain BPK, Anies juga tetap minta audit independen dan tidak terkait kepentingan internal perusahaan," ujarnya.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI ini menegaskan, seharusnya kucuran PMD bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan laba perusahaan, sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada warga Ibu Kota. Namun, anggaran segar tersebut, diduga ada yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.‎

"Saya tidak akan menjelaskan politik praktis. Tetapi, saat Pilgub 2017 lalu, warga Jakarta tahu bagaimana Dharma jaya menyalurkan daging," beber Taufik tanpa mau menjelaskan lebih detail.

Selain itu, kata Taufik, ada pergeseran peran dan fungsi perusahaan pelat merah itu. Di antaranya, dengan cara mengenakan retribusi kepada himpunan pengusaha daging yang hendak menyembelih sapinya di Dharma Jaya dan menaruh sapinya di kandang milik BUMD itu.

Retribusi itu, lanjut Taufik, kabarnya dikenakan pungutann sebagai biaya sewa penggunaan kandang dengan kisaran Rp 300.000 hingga Rp 750.000/ekor per malam.

"Biaya inilah yang membuat harga daging yang dipotong di Dharma Jaya menjadi lebih mahal ketika dilepas ke pasaran," bebernya.

"Jangan main buka-bukaan deh. Kami akan minta audit pokoknya," jelas dia.

Taufik juga mempertanyakan, bagaimana kejelasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Jawa Timur, soal kerja sama daging sapi potong.

"Belum jelas itu (kerja sama) sampai sekarang. Padahal PMD sudah cair pada 2016," ungkapnya.

"Apakah, Dharma Jaya jual daging segar? Tidak!. Selama ini daging beku atau tak segar. Jangan, hanya klaim ada daging segar," tandasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan Marina Ratna Dwi Kusumajati jika ingin mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PD Dharma Jaya.

"Kalau (Dirut PD Dharma Jaya) pengin mundur, mudur saja lah, enggak usah pakai ancam-ancaman, mundur saja," ujar Anies di Gedung Intiland Jakarta, Jumat (16/3/2018) kemarin.

Marina diketahui mengundurkan diri karena kesal dengan kinerja satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang mempersulit dirinya mencairkan dana public service obligation (PSO) untuk membeli stok daging subsidi.