Siapa Caleg 2024 untuk DPR-RI/ DPD-RI/ DPRD Prov. dan DPRD Kab./Kota-mu? Cek di sini...

Berita Anggota Parlemen

PKB Tunggu Inisiatif Pemerintah Usulkan Perubahan Sistem Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih untuk menunggu inisiatif pemerintah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi ke DPRD.

Meskipun memang menurut Ketua DPP PKB, Lukman Edy, wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD, dipicu oleh merebaknya korupsi di kepala daerah.

"Menurut saya kita kembalikan saja kepada Pemerintah untuk mengambil inisiatif mengusulkan perubahannya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR ini kepada Tribunnews.com, Jumat (9/3/2018).

"Karena dulu DPR RI sudah membuat UUnya seperti itu, tapi pemerintahan dibawah SBY menebasnya dengan Perpu. Kalau pemerintah menginisiasi menurut saya DPR akan setuju," lanjut Lukman.

Lebih lanjut menurutnya, tidak sepenuhnya juga menjamin akan hilangnya praktik korupsi.

Akan tetapi, tegas dia, minimal bisa menekan secara signifikan kalau memang penyebabnya selama ini adalah biaya tinggi (high cost) politik.

Lebih jauh menurut Lukman, ada banyak alternatif sebagai kajian yang bisa diuji terkait pemilihan kepala daerah.

Pertama Gubernur tetap langsung tapi bupati dipilih DPRD.

Kedua, Gubernur dipilih DPRD, Bupati dipilih oleh pilkada langsung.

Ketiga, Gubernur dipilih Presiden, tapi Bupati di pilih DPRD.

Keempat Gubernur dipilih presiden, Bupati dipilih langsung

"Kalau pilkada dibiayai negara, sudah pernah kita usulkan pemerintah menolak," jelasnya.

Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengusulkan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Dengan begitu, diharapkan tak ada lagi politik uang yang kerap terjadi tiap kali pemilihan kepala daerah digelar.

"Ada baiknya ke depan, pemilihan kepala daerah mulai dari bupati, wali kota, hingga gubernur tidak dilakukan secara langsung tetapi dikembalikan ke DPRD," kata Bambang dalam keterangan tertulis, Rabu (28/2/2018).

Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Bamsoet ini mengaku prihatin dengan politik uang yang banyak dilakukan saat pilkada.

Banyak calon kepala daerah yang menyogok rakyat agar bisa dipilih. Rakyat pun dengan senang hati menerima uang atau barang yang diberikan.

"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," kata Bambang.

Selain politik uang, Bambang juga menyoroti potensi konflik yang tinggi apabila pilkada dipilih langsung oleh masyarakat. Apalagi, konflik ini sengaja ingin diciptakan oleh kelompok tertentu.

Menurut Bambang, mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antarumat beragama. Pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar-umat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipake antara lain dengan menggunakan isu dukun santet dimana banyak korban yang jatuh," ujar Bambang.

Usul mengubah sistem pilkada dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi diwakilkan lewat DPRD pernah diusulkan oleh Partai Golkar dan beberapa partai lain pada akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usul ini sudah gol di dalam rapat paripurna DPR dan disahkan dalam Undang-Undang Pilkada.

Namun, karena protes keras publik, SBY akhirnya mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kembali membuat pilkada dipilih langsung oleh rakyat.

Diposting 12-03-2018.

Mereka dalam berita ini...

Bambang Soesatyo

Anggota DPR-RI 2014
Jawa Tengah VII

Muhamad Lukman Edi

Anggota DPR-RI 2014
Riau II