Politikus senior yang masih kader PKS Fahri Hamzah menyebut kader yang tak taat terhadap pimpinan partainya atau terlalu kritis pasti mendapat sanksi pemecatan. PKS menepis pernyataan Fahri.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut partainya memiliki mekanisme organisasi yang kokoh dalam bab pengkaderan, termasuk pemberian sanksi. Dalam menerapkan sanksi terhadap kader, dikatakan Mardani, PKS punya prosedur dan standarnya. Karena itu, pernyataan Fahri dianggap kurang tepat.
"Kami punya Dewan Syariah yang menjaga moral dan etika kader. Kami punya BPDO (Badan Penegak Disiplin Organisasi), yang menjadi penegak perilaku berorganisasi, seperti ketaatan dan kepercayaan pada pimpinan, karena memang organisasi hanya akan kokoh bila aturan dan institusi menjaganya," ujar Mardani saat dimintai konfirmasi, Kamis (4/1/2018).
Menurut Mardani, PKS membuka diri terhadap kader yang kritis. Namun sikap kritis seorang kader, disebut Mardani, tentunya memiliki aturan tersendiri.
"Sikap kritis mendapatkan tempatnya dalam musyawarah dan sebelum keputusan diambil. Saat keputusan diambil, semua taat," ucap dia.
Wakil Ketua Komisi II itu mengatakan PKS dan kader mereka selalu sadar bahwa kebesaran dan kemanfaatan organisasi ditentukan oleh kaderisasi dan kedisiplinan perilaku semua elemen partai. Karena itu, Mardani tak terlalu memikirkan pernyataan Fahri.
"Monggo Pak Fahri mau menyampaikan apa pun karena PKS institusi publik, semua berhak memberi pernyataan. Tapi PKS akan tetap menjaga prinsip kedisiplinan dalam menata kadernya," sebut Mardani.
Pernyataan Fahri terlontar saat terlibat adu argumen dengan seseorang di lini masa Twitter. Fahri menuliskan 'Boleh melakukan kesalahan apapun yg penting taat Qiyadah?' yang terkait dengan PKS. Fahri punya penjelasan.
"Sekarang sederhana saja, contoh yang paling baru... saya nggak sebut contoh, banyak contohnya sebenarnya, tapi trennya begitu di PKS itu," ujar Fahri ditemui di kompleks parlemen, Kamis (4/1).
"Orang itu boleh melakukan kesalahan apa pun, bagi pimpinan PKS, asal nurut, dia selamat. Mulai dari yang pernah kasus korupsi sampai kasus... waduh jeleklah kalau diungkapkan. Kasus korupsi saya sebut karena relatif bisa dibaca siapa-siapa, nggak ada yang namanya pemecatan dari seluruh struktur keanggotaan," Fahri menambahkan.
