Ketua DPR Setya Novanto menulis surat agar tidak dilengserkan dari kursinya. Partai Golkar masih mempertahankan Novanto sampai ada keputusan praperadilan.
"Dari hasil pleno untuk pembahasan apakah Pak Novanto diganti atau tidak, itu menunggu hasil praperadilan. Ini kan tinggal tunggu sebentar, waktunya tidak lama," kata Korbid Kepartaian Golkar, M Sarmuji, saat dihubugi detikcom, Selasa (21/11/2017) malam.
Novanto sudah mengajukan praperadikan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP. Sarmuji mengatakan tidak lama lagi akan digelar sidangnya.
"Waktu praperadilan kan tujuh hari kerja, kita hargai proses hukum yang sebentar itu," kata Sarmuji.
Hal senada dikatakan oleh Wasekjen Golkar TB Ace Hasan. Partai Golkar telah memberi waktu kepada Setya Novanto untuk menjalani proses hukum sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar.
"Kalau DPP Partai Golkar sudah memutuskan telah memberikan waktu kepada Pak Novanto untuk mengikuti praperadilan," kata Ace saat dihubungi terpisah.
Sebelumnya, beredar dua surat dengan tulisan tangan Novanto. Salah satu surat dutujukan kepada pimpinan DPR. Di surat itu dia meminta tak dicopot dari kursi ketua DPR dan statusnya sebagai wakil rakyat dipertahankan.
Mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberikan kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya. Dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat... (tak terbaca), sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR-RI maupun selaku anggota dewan," demikian penggalan surat itu. detikcom mendapatkan foto surat ini pada Selasa (21/11).
Desakan agar Novanto dicopot dari kursi Ketua DPR datang dari beberapa pihak. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendesak Novanto segera dicopot. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera menggelar sidang etik untuk Novanto.
Fraksi PAN DPR juga bersuara, mendesak Golkar mencopot Novanto dari jabatan Ketua DPR. Ketua MPR yang juga Ketum PAN Zulkifli Hasan menyarankan Novanto mundur secara sukarela. Politikus Gerindra Desmond J Mahesa menyarankan hal yang sama, meminta Novanto mundur dengan kesadaran.
