DEWAN Perwakilan Rakyat segera akan memutuskan rencana pembangunan gedung baru.
Pagu anggaran senilai Rp601 miliar untuk revitalisasi kompleks parlemen telah disetujui masuk dalam APBN 2018.
Namun, kelanjutan proyek tersebut masih menunggu hasil resmi kajian yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU Pera).
Untuk itu, pihak Sekretariat Jenderal DPR telah berkirim surat kepada Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono.
"Setelah konsultasi pe-rencanaan dan konstruksi, tentu baru melakukan tindak lanjut sesuai hasil daripada konsultan itu," kata Wakil ketua DPR Agus Hermanto di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.
Rencana kelanjutan proyek pembangunan gedung baru, imbuhnya, akan dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna mendatang.
Suara setiap fraksi akan didengar. "Tentu semuanya dikembalikan kepada dewan akan se-pakat atau tidak," ucapnya.
Proyek pembangunan gedung baru sebagai pengganti Gedung Nusantara I, kata dia, tidak akan menghabiskan seluruh anggaran (Rp601 miliar).
"Anggarannya cukup besar, Rp601 miliar. Pertama peruntukannya untuk konsultan dulu. Saya yakini itu tidak akan habis," ujarnya.
Sementara itu, Kementerian PU Pera telah merampungkan audit konstruksi gedung Nusantara I.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PU Pera Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan survei pengukuran dan pengetesan konstruksi telah dilakukan sejak minggu pertama November 2017.
Tim ahli independen pun ikut mengkaji.
"Sejak minggu pertama November sudah dilakukan pengolahan data. Sekarang tinggal penyusunan laporan," kata Danis.
Menurutnya, hasil laporan akan disampaikan kepada Menteri PU Pera.
Setelah itu, diserahkan kepada Sekretariat Jenderal DPR.
"Karena ada rapat kerja dengan tim, mungkin minggu ini mereka akan bertemu dengan saya melaporkan secara formal," ucapnya.
Pekerjaan audit yang dilakukan tersebut, kata Danis, tidak berkaitan langsung dengan rencana pembangunan gedung baru DPR.
Pihaknya hanya melakukan tugas audit untuk memberikan rekomendasi sebagai konsultan.
