Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, rendahnya kualitas daya saing dalam kompetisi global, disebabkan Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku penggerak birokrasi pemerintahan belum menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.
Menurutnya, hal itu berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan publik, kuatnya intervensi politik terhadap birokrasi, kinerja yang masih di bawah standar, rendahnya etika dan integritas masih sangat kuat ditemukan dalam tata kelola sektor publik dalam pemerintahan.
"Untuk itu, reformasi birokrasi harus terus ditingkatkan dengan menekankan pada aspek manajemen sumber daya birokrasi agar lebih profesional, berintegritas dan berdaya saing," kata Ace lewat pesan singkat kepada Tribunnews.com, Jumat (27/10/2017).
Anggota Komisi II DPR ini menjelaskan, birokrasi pemerintahan merupakan salah satu kunci penggerak utama pembangunan nasional dan kemajuan bangsa.
Baca: Jenazah Korban Sulit Dikenali, Polisi Andalkan Tes DNA
Tanpa birokrasi yang kuat, kata Ace menjadi sulit mendorong pembangunan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"ASN adalah salah satu aktor utama suksesnya pembangunan nasional, baik di daerah maupun pusat," kata Ace Hasan Syadzily.
Ace menyampaikan fakta bahwa tata kelola sektor publik negara kita masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita di ASEAN.
"Salah satu indikatornya yang menjadi ukuran keberhasilan suatu pemerintahan adalah easy doing business, atau kemudahan berbisnis yang dikeluarkan World Bank," kata dia.
"Pada tahun 2016, kemudahan berusaha kita berada pada peringkat ke 91, di bawah Singapura (2), Malaysia (23), Thailand (46) dan bahkan Vietnam (82). Kita hanya unggul sedikit di atas Filipina (99)," kata Dosen Pascasarjana Universitas Tirtayasa, Serang ini.
Ace melanjutkan bahwa permasalahan yang paling mendasar yang menjadikan rendahnya peringkat negara kita, antara lain masih berbelit-belitnya mekanisme.
Tak hanya itu, ketidakjelasan biaya dan prosedur birokrasi dalam memberikan pelayanan untuk mendapatkan perizinan menambah persoalan yang serius bagi iklim investasi.
Setali tiga uang dengan kemudahan berbisnis, indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International tahun 2015, kata Ace Hasan, menempatkan posisi Indonesia pada peringkat ke-88 dimana masih tertinggal dengan Singapura (8), Malaysia (54) dan Thailand (76).
"Masih maraknya perilaku koruptif di kalangan birokrasi, swasta dan bahkan penegak hukum menambah negatifnya persepsi publik terhadap praktek yang tidak terpuji tersebut," katanya.
Ace menekankan pentingnya perubahan paradigma dan budaya birokrasi.
"Birokrasi harus membangun budaya keterbukaan ((ransparency), pertanggung gugatan (accountability), dan partisipasi dalam masyarakat. Dengan budaya itu, akan tumbuh kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," katanya.
Selain itu, Ace menyebutkan, sejatinya birokrasi itu tidak berorientasi kepada yang kuat, tetapi harus lebih berpihak kepada yang lemah dan kurang berdaya (the underprivileged).
"Sikap keberpihakan (affirmative) ini hanya akan ada kalau ada pemahaman dan kepedulian akan masalah yang dihadapi oleh rakyat di lapisan bawah," kata Ace.
