Fasilitas masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan perdagangan harus menjadi prioritas untuk pemerintah dalam memberikan kekhususan terhadap wilayah-wilayah daerah perbatasan terutama Kabupaten Talaud karena berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Negara Filipina.
Demikian diungkapkan anggota Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR-RI Masinton Pasaribu (F-PDI Perjuangan) ketika ditemui dalam rapat di Kantor Bappeda Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara, Rabu (18/10/2017).
“Kami melakukan kunjungan ke Kabupaten Talaud dengan harapan mendapat masukan dari masyarakat setempat ataupun aparatur negara yang bekerja disini, baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga aparatur keamanan dan aparatur pertahanan,” kata Masinton.
Politisi yang juga anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan, masih sangat kurang sarana dan prasarana patroli di laut. Karena di sini sebagian besar wilayahnya laut, maka alat patroli laut yang ada hendaknya lebih bagus dari yang sekarang karena menyangkut pertahanan dan keamanan Talaud.
“Tentu nantinya temuan-temuan ini akan kami bawa ke Jakarta untuk kami rapatkan dengan pemerintah pusat, karena ini menyangkut hak hidup orang banyak, baik untuk masayarakat dan pemerintah itu sendiri,” tekan Masinton.
Politisi yang juga Wakil Ketua Pansus Angket KPK ini mengaku mendapat beberapa masukan dari masyarakat. “Minimnya fasilitas listrik kalau malam hari sering mati dan fasilitas kesehatan yang tenaga kesehatannya sangat kurang seperti perawat, suster bahkan ada kokosongan dokter disini. “ Ini sangat memperihatinkan, kami minta dari pemerintah pusat untuk fokus di perbatasan ini,” pungkas Masinton.
Timwas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR selain melakukan kunjungan ke Talaud juga melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.
