SELURUH fraksi di Komisi I DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara pemerintah RI dan pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. Rancangan beleid tersebut akan dibawa ke sidang paripurna DPR untuk disahkan.
Demikian hasil rapat kerja Komisi I DPR dan pemerintah, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Kesepahaman perjanjian kerja sama di bidang pertahanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua Nugini sebenarnya telah ditandatangani sejak 2010, namun baru akan diundangkan di 2017.
Pemerintah yang dalam rapat dengan Komisi I diwakili Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu menjelaskan kerja sama di bidang pertahanan dengan negara tetangga sangat penting untuk menjaga NKRI. Hal itu juga sejalan dengan UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
“Menjaga keamanan bersama dengan banyak negara di kawasan Asia, termasuk dengan Papua Nugini, demi mendapatkan kepentingan bersama,” ungkap Ryamizard.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiandi Aries Saputra mengatakan perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara lain harus dipayungi dengan undang-undang. Peningkatan hubungan bilateral dipandang strategis dalam mengukuhkan posisi Indonesia di dunia internasional.
“Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Papua Nugini tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan,” ujar Supiandi.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Thamliha menambahkan sudah selayaknya kedua negara membangun kerja sama di bidang pertahanan, apalagi karena letak Indonesia dan Papua Nugini yang berdekatan.
“Secara prinsip yang populer dalam hubungan internasional, Indonesia sudah ditakdirkan berte-tangga dengan Papua Nugini,” tutur Syaifullah. (*/P-1)
