PARTAI Hanura mendukung perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK. Namun, sikap berbeda disampaikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Di sisi lain, PDI Perjuangan dan NasDem belum bersikap.
Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding beralasan pansus membutuhkan penyelidikan mendalam sehingga sudah sepantasnya bila diperpanjang. Penambahan waktu satu kali sidang pun dimungkinkan dalam tata tertib DPR.
"Jadi, saya kira tidak ada masalahnya kalau diperpanjang. Artinya, ketika itu masalah dalam batas waktu yang ditentukan dan perlu penambahan waktu, itu dimungkinkan," kata Sarifuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (Jumat, 15/9).
Susunan kepanitiaan Pansus Hak Angket KPK diumumkan di akhir Rapat Paripurna DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 30 Mei lalu. Masa kerja pansus rencananya berakhir pada 28 September mendatang.
Sebaliknya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan meminta masa kerja pansus tak diperpanjang. Ia menilai waktu yang diberikan sudah cukup. "Saya berpendapat ini sudah selesai. Sudahlah selesaikan," ujar Zulkifli.
Lebih jauh, Zulkifli meminta komisioner KPK hadir bila diundang pansus. "Oleh karena itu, KPK juga datang, dong. Kenapa harus menghindar?" ujar dia.
Penolakan juga disampaikan PPP. Sekjen PPP Arsul Sani menilai pansus sudah cukup dalam mencari keganjilan dalam tubuh KPK. "Kalau kami ikuti termasuk <>statement ketua pansus sendiri bahwa pansus sudah dapat 80% dari apa yang dicari, diselidiki," terang dia.
Arsul menambahkan masih banyak pekerjaan lain yang harus dijalankan anggota dewan. "Karena itu, PPP condong menolak perpanjangan masa kerja pansus," cetusnya.
Belum bersikap
Anggota Pansus dari Fraksi PDIP, Risa Mariska, mengatakan keterangan dari KPK masih diperlukan di forum Pansus Hak Angket KPK. Namun, pihaknya belum dapat memutuskan apakah masa tugas pansus harus diperpanjang.
"Kita masih perlu komunikasikan dengan fraksi. Karena kami di pansus ini kan atas perpanjangan tangan dari partai. Kita harus lapor setiap perkembangan di Pansus Hak Angket KPK. Kalau dari fraksi, kita belum memutuskan diperpanjang atau tidak," pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan fraksinya juga belum memutuskan rencana perpanjangan masa kerja Pansus Angket KPK.
"Kalau untuk perpanjang atau tidak memperpanjang, ya kita lihat dulu, apakah memang itu sudah cukup? Kalau hal-hal yang kira-kira tidak krusial, tidak terlalu sangat mendasar ya cukup," ujarnya.
Sementara itu, Ketua PPP Romahurmuziy keberatan dengan tindakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menandatangani dan mengirim surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK.
Tindakan Fadli Zon tersebut kalau dibiarkan, akan menjadi preseden. "Akan banyak komponen rakyat di Indonesia meminta hal yang sama sehingga proses penegakan hukum di Indonesia akan terganggu," tandas Romi di Gedung Pascasarjana UGM, Yogyakarta.(AT/P-4)
