RMOL. Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap warga etnis Rohingya di negaranya.
"Pembakaran desa-desa Rohingya oleh tentara dan polisi Myanmar sudah di luar batas kemanusiaan. Myanmar harus menghentikan tindakan ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8).
Jika pemerintah Myanmar tidak melakukannya, dia mendesak pemerintah Indonesia mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar.
"Sebagai negara yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, kami khawatir tindakan pembersihan etnis akan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara," ujarnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah Myanmar tentang gelombang manusia kapal Rohingya pada tahun 2012-2015 lalu. Para pengungsi tersebut saat ini diterima oleh tiga negara, Indonesia, Thailand dan Malaysia.
"Kami tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar akan membuat negara-negara ASEAN lain berada kesulitan akibat pengungsi,” ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar ini.
Meutya juga mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri RI untuk menyelesaikan kekerasan terhadap masyarakat Rohingya di Myanmar.
Bahkan, dia mendukung agar tekanan yang lebih keras diberikan terhadap Myanmar.
"Pendekatan lain juga bisa dilakukan melalui organisasi tingkat regional maupun internasional. Indonesia bisa bawa permasalahan ini ke PBB, untuk dilakukan sidang darurat," kata mantan wartawan ini.
