Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Shohibul Iman mengatakan, sudah saatnya pemerintah menurunkan besaran persentase ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold) dalam RUU Pemilu. Sebab, partai-partai sudah mulai mengalah dengan bersedia menaikkan ambang batas tersebut.
Pemerintah hingga kini masih ngotot di angka 20-25 persen. Di sisi lain, beberapa partai yang sebelumnya menolak presidential threshold sudah mulai mengubah sikap. PKS, misalnya, sudah mengalah untuk menaikan Presiden Treshold dari 0 persen menjadi 10 persen.
"Kita ikutilah 10 persen kita harap pemerintah mau turun. Kita sudah naik naik terus. Ternyata pemerintah ga mau turun-turun. Posisi sekarang saya kira pilihan ada yang memilih di 10 persen. Pemerintah dan partai-partai pendukung pemerintah di 20 persen, jadi ini masih stuck," ujar Shohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (16/7/2017).
Namun demikian, dia masih tetap mengusahakan agar keputusan lima isu krusial di RUU Pemilu, salah satunya presidential threshold, ditempuh secara musyawarah mufakat.
"Tapi tentu kita tidak putus harapan. Kita akan terus berbicara. Barusan Pak Lukman Edi (Ketua Pansus RUU Pemilu) menyatakan besok Senin akan ada lobi lobi lagi," tandasnya.
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo mengakui bahwa sikap pemerintah tentang Presidential Threshold 20-25% tak bisa berubah alias harga mati.
"Dengan segala hormat pemerintah memiliki pandangan bahwa Presidential Threshold sebesar 20-25 % paling baik," ujar Tjahjo di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dia mengatakan hal itu menjawab wartawan yang mengajukan pertanyaan apakah Presidential Threshold 20-25 % itu sudah menjadi 'harga mati' bagi pemerintah.
